JATIMNET.COM, Surabaya - Menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) RI nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19, banyak protokol kesehatan telah diterbitkan. Protokol kesehatan berupa imbauan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui Surat Edaran (SE) itu, menyasar ke semua sektor.

Mulai dari tempat ibadah, pusat perbelanjaan, toko swalayan, pendidikan, pasar, restoran, rusun, transportasi, hingga protokol pengendalian mobilitas penduduk yang dikirimkan kepada Ketua RT, pengelola apartemen, pengelola country house, dan pengurus REI Jawa Timur.

Dalam setiap protokol itu juga dijelaskan dengan cukup detail mengenai beberapa imbauan yang boleh dan tak boleh dilakukan. Salah satunya yakni, imbauan mengenai jarak minimal satu meter, wajib menggunakan masker, tidak berjabat tangan, tidak berkerumun, hingga menerapkan etika batuk.

“Jadi misalkan di pasar harus pakai masker, atau jaga jarak itu sudah kita lakukan protokolnya di pasar. Kemudian, di luar (tempat umum) pakai masker itu juga kita sudah lakukan protokolnya,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa 21 April 2020.

BACA JUGA: Penanganan Pencegahan Covid-19 Dilakukan Risma Untuk Warga Surabaya

Melalui surat edaran protokol kesehatan yang telah disebar ke semua sektor itu, wanita yang akrab disapa Risma ini berharap, warga dapat mengikutinya. Upaya ini semata-mata untuk melindugi warga Surabaya serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Kita sudah buat surat edaran itu,” ungkapnya.

Salah satunya adalah surat edaran protokol terkait pengendalian mobilitas penduduk. Pada surat edaran tersebut, kepada seluruh Ketua RT maupun pihak pengelola perhotelan atau apartemen diimbau untuk melakukan beberapa antisipasi. 

Bahkan, Risma juga meminta kepada warga apabila ada anggota keluarganya yang ada di luar kota atau luar negeri untuk menunda kepulangannya ke Surabaya.

Sedangkan bagi warga Surabaya yang ada di luar kota atau luar negeri dan sudah terlanjur kembali ke Surabaya, maka dia harus mentaati langkah-langkah penanganannya.

BACA JUGA: Surabaya All Out Hadang Covid-19

Yakni, kepala atau anggota keluarga harus melaporkan anggotanya yang datang dari luar kota atau luar negeri itu ke Ketua RT atau pengurus RT yang ditunjuk atau pengelola apartemen setempat. “Laporan itu harus dilakukan paling lambat 1×24 jam sejak kedatangan,” tandasnya.

Kemudian Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk atau pengelola apartemen itu harus memasukkan data warganya itu melalui aplikasi lawancovid-19.

Selain itu, warga tersebut bersama seluruh anggota keluarganya diwajibkan melakukan isolasi mandiri di rumahnya selama 14 hari dengan mentaati berbagai ketentuan yang telah ditetapkan.

Di samping itu, Risma juga meminta melakukan pemantauan terhadap keberadaan pendatang baru di wilayah RT/apartemen/country house.

BACA JUGA: Jumlah Pasien Positif Dari Hasil Tracing Alami Peningkatan

Bahkan, ia juga meminta pendatang beridentitas kependudukan non Surabaya yang datang terhitung belum 14 hari sejak surat ini diterima, maka wajib melakukan deteksi dini melalui aplikasi lawancovid-19 dan melakukan isolasi mandiri. 

Sekaligus, mereka juga diimbau agar mengunduh aplikasi lawancovid-19 untuk memperbarui data kondisi vital diri setiap harinya. “Kami juga minta pengelola country house, pemilik rumah kos, atau rumah sewa atau asrama untuk sementara ini tidak menerima penghuni baru yang datang dari luar kota atau luar negeri,” tegasnya.

Selain itu, pengelola country house, pemilik rumah kos, rumah sewa atau asrama juga wajib melakukan pendataan dan deteksi dini melalui aplikasi lawancovid-19 terhadap semua penghuninya. Apabila sudah terlanjur menerima penghuni baru dari luar kota atau luar negeri yang terhitung belum 14 hari sejak surat diterima.

Hal yang dilakukan adalah semua penghuninya harus isolasi mandiri dan harus mengunduh aplikasi lawancovid-19 untuk memperbaharui data kondisi vital diri setiap harinya.