JATIMNET.COM, Surabaya - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari sektor mineral dan batubara (Minerba) bisa mencapai Rp 43,2 triliun di tahun 2019.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar optimistis melebihi target, bahkan tembus Rp 50 triliun. "Sekarang (sampai triwulan pertama tahun 2019) penerimaan PNBP minerba ini sudah mencapai Rp 11 trilliun," ujar Arcandra usai sosialisasi penggunaan aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan e-PNPB di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu 10 April 2019.

Kepercayaan Arcandra ini didasari semakin banyaknya perusahaan Minerba mengisi data MOMS dan menggunakan sistem pembayaran e-PNPB. Untuk perusahaan yang wewenang perizinannya di pemerintah pusat sudah seluruhnya memanfaatkan sistem ini.

BACA JUGA: Begini Langkah Kementerian ESDM Penuhi Target Penerimaan PNBP

Tinggal sekarang perusahaan yang wewenang izin di pemerintah daerah. Pria kelahiran Padang itu menyampaikan baru 26 persen yang memanfaatkan MOMS dan e-PNPB.

Padahal jika semuanya bisa terdaftar, dapat memaksimalkan penerimaan negara agar lebih optimal. "Dengan sistem ini semuanya akan transparan. Baik itu dari sisi bagaimana pembayaran royalti, juga nanti hal mana yang menyangkut bagian pemerintah daerah," bebernya.

Karenanya, Kementerian ESDM meminta pemerintah daerah mendorong kepada yang belum melaksanakan kewajibannya mengisi MOMS dan e-PNBP, segera mengisi. Mengingat manfaatnya yang juga bisa dirasakan pemerintah daerah.

BACA JUGA: Kementerian ESDM Raih Dua Penghargaan dari BPKP

Sejauh ini, data per 10 April 2019, tingkat kepatuhan perusahaan Minerba untuk melaporkan data melalui aplikasi MOMS dan e-PNBP baru 33 persen, dari total 2.458 izin. Sebagian di antaranya, 2.222 perusahaan di daerah.

Sekadar diketahui, e-PNBP Minerba merupakan sistem yang dibangun dalam rangka monitoring dan pengawasan kegiatan produksi dan penjualan mineral dan batu bara yang terintegrasi dengan kewajiban pembayaran PNBP.

Sedangkan MOMS adalah aplikasi untuk mencatat dan memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara.