JATIMNET.COM, Jakarta – Kementerian Peternakan (Kementan) menepis anggapan terjadi keresahan di kalangan industri penyedia susu terkait perubahan Permentan Nomor 26 tahun 2017 menjadi Permentan 33 tahun 2018.

Dalam keterangan resminya, sebagaimana dilansir Antara, pemerintah menyebutkan bahwa di dalam permentan yang anyar sifatnya menjaga kepentingan industri susu nasional yang lebih besar. Selain itu, di dalam peraturan terbaru juga mengadopsi skala yang lebih gede, yakni perdagangan dunia.

“Perubahan ini adalah kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO, sehingga kita harus mensinergikan dengan aturan di dalamnya, terutama terkait dengan ekspor-impor,” tulis Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, dalam siaran persnya, Selasa 21 Agustus 2018.

Dia menambahkan agar pemangku kepentingan tidak terseret arus dan kehilangan akal atas keputusan tersebut. Menurutnya peraturan tersebut untuk memperjuangkan peternak sapi susu perah.

“Pemerintah akan terus berusaha keras dan mengupayakan agar kemitraan yang saling menguntungkan tetap berjalan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku, serta dukungan dari pemangku kepentingan yang peduli pada para peternak,” lanjutnya

Ketut menyebutkan bahwa Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan bisa menjadi dasar hubungan yang menguntungkan antara pelaku usaha, peternak, dan koperasi.

Sejak diundangkan 17 Juli 2017, pemerintah telah menerima 102 proposal dari 120 perusahaan antara lain 30 Industri Pengolahan Susu (IPS), dan 90 importir. Total nilai investasi kemitraan dari 102 proposal tersebut telah mencapai Rp751,7 miliar.

Kementan dalam seminggu kedepan akan terus melakukan sosialisasi dan dialog dengan pemangku kepentingan bidang persusuan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jawa Timur yang pertama dikunjungi karena merupakan jantungnya peternakan nasional.