JATIMNET.COM, Surabaya – Peningkatan kapasitas pelabuhan peti kemas perlu diikuti penguatan simpul logistik di sisi darat. Jika tidak, percepatan bongkar muat justru berpotensi memindahkan titik hambatan ke depo, gudang, trucking hingga jaringan jalan.

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Prof. Kuncoro Harto Widodo, mengatakan pertumbuhan arus peti kemas perlu diimbangi penguatan seluruh simpul dalam ekosistem logistik. Menurutnya, kelancaran distribusi tidak hanya ditentukan infrastruktur fisik, tetapi juga integrasi data, sumber daya manusia dan regulasi.

“Hambatan pada satu simpul akan berdampak pada simpul lainnya,” ujar Kuncoro dalam keterangan tertulis yang diterima Jatimnet.com, Kamis, 24 September 2026. 

Karena itu, Kuncoro mendorong integrasi data antara terminal, perusahaan pelayaran, depo, trucking, kawasan industri dan pemerintah. Pemanfaatan National Logistics Ecosystem (NLE) juga perlu dioptimalkan agar arus informasi dapat mengikuti bahkan mendahului pergerakan barang.

“Yang diidealkan itu aliran informasi mestinya setiap saat bahkan kalau bisa mendahului aliran barang,” katanya.

Selain integrasi sistem informasi, Kuncoro menilai angkutan barang berbasis kereta api perlu diperkuat sebagai alternatif distribusi menuju pelabuhan. Pengembangan moda tersebut sekaligus dapat mendukung penanganan kendaraan over dimension over load (ODOL) di jalur darat.

Pakar manajemen logistik dan rantai pasok dari Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Wahyono Bimarso, mengatakan kemampuan terminal peti kemas di Indonesia pada dasarnya semakin baik dan telah memenuhi standar internasional. Namun, produktivitas terminal tidak akan berdampak maksimal jika fasilitas setelah kontainer keluar dari pelabuhan belum siap.

“Terminal peti kemas kita sebenarnya sudah berstandar internasional. Persoalan utama justru muncul setelah kontainer keluar dari pelabuhan. Kecepatan bongkar muat tidak akan berdampak maksimal apabila depo, gudang, jalan, dan sistem distribusi di sisi darat tidak berkembang dengan kecepatan yang sama,” ujar Wahyono saat dihubungi Rabu, 9 September 2026.

Kondisi tersebut, menurut Wahyono, terlihat di Merauke. Fasilitas pelabuhan dinilai sudah memadai, tetapi keterbatasan lapangan penumpukan dan gudang di belakang pelabuhan masih menjadi persoalan.

“Pelabuhannya sudah bagus, peralatannya lengkap, tetapi dari sana belum ada lapangan penumpukan atau gudang di belakang pelabuhan,” katanya.

Persoalan ruang penumpukan juga membuat keberadaan depo di luar kawasan pelabuhan menjadi kebutuhan penting. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Hermoko, mengatakan seluruh depo kontainer di Merauke saat ini berada di dalam kawasan pelabuhan.

“Kontainer harus bisa keluar, dalam arti harus ada backup depo di luar karena Merauke 100 persen deponya di dalam,” ujarnya, Minggu, 6 September 2026.

Menurut Puji, keterbatasan ruang penumpukan berdampak pada biaya logistik. SPIL bahkan beberapa kali menurunkan muatan di Timika sebelum kemudian digabungkan dengan kapal lain menuju Merauke.

Selain menambah biaya dan memperpanjang rantai distribusi, pola tersebut meningkatkan risiko terhadap komoditas, terutama muatan pangan. Karena itu, SPIL berharap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dapat mendukung penyediaan depo di luar kawasan pelabuhan.

Kebutuhan tersebut juga menjadi perhatian pengelola TPK Merauke. Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan pihaknya menyiapkan revitalisasi lapangan penumpukan seluas 1,4 hektare untuk meningkatkan kapasitas pelayanan peti kemas.

Revitalisasi mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan akses serta penambahan peralatan bongkar muat berupa rubber tyred gantry crane (RTG). Pekerjaan tersebut masih dalam proses lelang di kantor pusat.

“Pekerjaan revitalisasi itu nanti luasannya 1,4 hektare yang mau diperbaiki. Untuk penguatan, perbaikan akses, pembuatan jalur alat RTG. Dengan adanya RTG itu, kami berharap kapasitas bertambah ke atas,” ujar Rasul, Rabu, 23 September 2026.

Namun, Rasul menilai revitalisasi terminal perlu diikuti penyediaan depo di luar kawasan pelabuhan. Menurutnya, pengembangan depo masih menghadapi kendala investasi serta daya dukung jalan.

“Depo itu sebenarnya lini dua, memang harus di luar pelabuhan. Kami berharap perusahaan pelayaran membuat depo di luar pelabuhan. Namun, ada beberapa kendala, mulai dari kebutuhan investasi hingga izin pemerintah untuk lintas jalan keluar karena daya dukung jalan,” jelasnya.

Sementara di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kondisi arus kendaraan di sisi darat saat ini relatif lancar. Ketua DPC Aptrindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Supriyono, mengatakan perputaran truk tidak lagi menghadapi kepadatan seperti pada awal tahun.

“Sekarang sudah lancar untuk perputaran truk di Pelabuhan Tanjung Emas. Tidak ada kendala lagi karena kondisi yard di pelabuhan juga tidak sepadat di awal-awal tahun,” katanya, Kamis, 10 September 2026.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, termasuk perubahan jadwal kapal yang dapat membuat truk menunggu lebih lama. Implementasi Terminal Booking System (TBS) juga masih dapat dioptimalkan, terutama terkait ketersediaan slot kendaraan.

Aptrindo juga mendorong agar depo kontainer di Semarang dapat beroperasi selama 24 jam sehingga pergerakan kontainer lebih fleksibel dan antrean kendaraan dapat ditekan.

Dari sisi pelayaran, Ketua DPC INSA Semarang, Hari Ratmoko, mengatakan peningkatan kapasitas dermaga dan kedalaman alur tetap diperlukan untuk mengakomodasi pertumbuhan trafik kapal. Produktivitas terminal yang semakin baik akan berdampak pada efisiensi waktu kapal.

“Semakin lancar bongkar muat, maka akan semakin efisien dan efektif waktunya dan shipping line akan senang. Waktu sandar di Pelabuhan Tanjung Emas cepat, bongkar cepat, memuat cepat dan bisa menuju ke pelabuhan berikutnya sesuai schedule,” ujarnya.

Hari menambahkan, depo kontainer juga memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan rantai pasok. Depo tidak hanya menjadi tempat penyimpanan kontainer kosong, tetapi juga dapat berfungsi sebagai buffer ketika lapangan penumpukan di dalam terminal mulai padat.

Gambaran serupa terlihat di TPK New Makassar. Terminal Head TPK New Makassar, Teguh Firdaus, mengatakan operasional terminal saat ini berjalan baik dan Makassar menjadi salah satu hub utama distribusi menuju kawasan timur Indonesia.

“Makassar jadi hub untuk Indonesia Timur. Jadi simpul utama distribusi berbagai komoditas yang bergerak menuju kawasan timur Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Senin, 14 September 2026.

Menurut Teguh, kelancaran distribusi tidak hanya bergantung pada kecepatan bongkar muat di dermaga. Pergerakan kontainer setelah keluar dari terminal juga perlu dijaga agar tidak terjadi penumpukan pada simpul berikutnya.

“Agar kelancaran distribusi kontainer bisa terjaga. Karena kelancaran distribusi tidak hanya bergantung pada kecepatan bongkar muat di dermaga, tetapi juga kesinambungan pergerakan kontainer setelah keluar dari kapal menuju sisi darat,” tuturnya.

Di TPK Ambon, upaya mengantisipasi hambatan di sisi darat dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan dan pengguna jasa. Terminal Head TPK Ambon, Yandi Sofyan Hadi, mengatakan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjaga kelancaran arus barang dan logistik.

“Pelindo selalu koordinasi dan evaluasi dengan beberapa stakeholder dan customer terhadap kelancaran arus barang atau logistik,” ujar Yandi dalam keterangan tertulis, Senin, 21 September 2026.

Yandi mengatakan salah satu kebutuhan untuk mengimbangi pertumbuhan arus peti kemas di TPK Ambon adalah peremajaan peralatan. Pelindo juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung penambahan kapasitas lapangan penumpukan.

Rangkaian kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pelabuhan tidak bisa berhenti pada peningkatan kapasitas dermaga dan peralatan bongkar muat. Kesiapan depo, gudang, trucking, jalan, sistem informasi hingga koordinasi antarpelaku logistik menjadi bagian yang menentukan agar tambahan kapasitas tidak justru menciptakan antrean baru di sisi darat.