JATIMNET.COM, Blitar – Pemkab Blitar kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali berturut turut sejak 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ganjaran ini menandakan bahwa upaya perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dinilai sangat baik.

Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan pemerintah daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Konsistensi dan kerja keras Pemkab Blitar dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus terjaga.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Blitar 2018 ini, diberikan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Harry Purwaka kepada Bupati Blitar Rijanto di Surabaya, Jumat 24 Mei 2019 lalu.

BACA JUGA: Empat Bulan, Pengadilan Agama Blitar Tangani 1.839 Kasus Cerai

“Alhamdulillah Kabupaten Blitar kembali mendapatkan opini WTP tiga kali berturut-turut sejak 2016. Ini hasil kerja keras teman-teman semuanya (eksekutif dan legislatif), hingga kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI," ungkap Bupati Rijanto dikonfirmasi, Selasa 28 Mei 2019 malam.

Bupati menambahkan, diraihnya WTP ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan Pemkab Blitar untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan, dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

BACA JUGA: Pesantren di Blitar Rutin Gelar Tarawih Kilat

“Dukungan dari teman-teman OPD dan DPRD ini, membantu mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati, di mana salah satunya mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik,” sambung bupati dua periode ini.

Ganjaran opini WTP ini, menandakan laporan keuangan Kabupaten Blitar telah memenuhi kewajaran informasi, yang didasarkan pada empat kriteria. Di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“Untuk meraih dan mempertahankan prestasi ini diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan semua pihak, yang ikut membangun tata kelola yang baik sehingga dapat tewujud opini WTP dari BPK,” Rijanto mengakhiri konfirmasi.