JATIMNET.COM, Surabaya - Calon wali Kota Surabaya Machfud Arifin mengajak warga Kota Pahlawan mewujudkan Pilwali Surabaya yang damai dan sejuk. Tidak saling menjelekan atau serang di Pilkada 2020.

”Pemilu adalah pesta demokrasi yang seharusnya penuh dengan kedamaian. Jangan antar pendukung saling menjelekkan dan serang,” kata Machfud saat bertemu dengan warga di kawasan Kembangan, Kamis 6 Februari 2020, malam.

Menurut mantan Kapolda Jawa Timur itu, di pesta demokrasi pemilu itu adalah ajang gagasan dan ide kreatif. ”Itu sudah terjadi di daerah lain. Di Surabaya seharusnya pilwali mengutamakan perang gagasan dan ide, untuk membawa kota ini melakukan lompatan yang lebih tinggi lagi,” katanya.

BACA JUGA: Memaafkan Tidak Cabut Laporan, Praktisi Hukum: Risma Kurang Bijaksana

Pria kelahiran Surabaya itu mencontohkan seperti kasus yang saat ini ditangani Polrestabes Surabaya, yakni Zikria Dzatil, warga Bogor sesuai nama akunnya di Facebook menjadi pembelajaran. Hal ini menjadi betapa polarisasi yang timbul dari pilkada sangat sulit hilang. 

Zikria tidak terima ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di-bully di media sosial karena Jakarta banjir. Terlebih dibandingkan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dianggap sebagai salah satu calon pengganti Anies dalam Pilgub DKI pada 2022 nanti.

Dalam pengakuan kepada penyidik Polrestabes Surabaya, ibu tiga anak itu mengaku sakit hati Anies di-bully. Lalu dibanding-bandingkan oleh netizen yang memuja Risma. Perasaan itu kemudian membawa dia mem-posting konten yang diduga menghina Tri Rismaharini di media sosialnya. 

BACA JUGA: Proses Hukum Jalan, Ini Alasan Risma Lapor ke Polisi

Postingan itu membuat dia ditahan setelah Pemkot Surabaya melaporkan Zikria ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.  Machfud juga berbendapat, jika sikap Bu Risma memberikan maaf kepada tersangka yang menghinanya itu makin elok dan bijaksana.

”Sikap Bu Risma memaafkan ibu dari Bogor itu adalah satu hal yang sangat baik. Menunjukkan kebesaran hati ibu wali kota. Namun, alangkah baiknya jika anak buah Bu Risma di pemkot mencabut laporan, menurut undang-undang hal seperti itu adalah ranah pribadi,” kata Machfud.

Sementara di kasus tersebut, tersangka sudah mengajukan penangguhan penahanan.  Tapi masih belum jelas kedudukannya. "Memang benar, tapi belum ditangguhkan," kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran.