JATIMNET.COM, Jember - Kepala Divisi Audit Kontraktor Kontrak Kerjasama Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Arief Sukma Widjaja mengatakan ladang migas di Jawa Timur menyumbang 30 persen produksi migas nasional.

Ladang migas di Jawa Timur ini berada di Kabupaten Bojonegoro dan wilayah Pulau Madura.

"Jawa Timur menjadi provinsi yang penting dalam peta produksi migas di Indonesia," katanya saat menjadi pemateri kuliah umum bertema "Industri Hulu Migas Membesarkan Bangsa" di Gedung Soetardjo Kampus Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu, 5 Desember 2018.

BACA JUGA: Arcandra: Diperlukan Ladang-ladang Minyak Raksasa Baru

Menurut dia, bisnis migas adalah bisnis yang memerlukan teknologi tinggi, biaya tinggi, resiko tinggi, sehingga menuntut profesionalisme yang tinggi juga di segala bidangnya.

"Untuk mengekplorasi dan mengeksploitasi satu sumur minyak saja membutuhkan biaya 5 hingga 10 juta dollar Amerika Serikat, itupun belum tentu menghasilkan minyak bumi," tuturnya.

Ia menjelaskan biasanya dari 10 sumur yang digali umumnya hanya ada tiga saja yang akan menghasilkan minyak, sehingga tujuh sumur lainnya itu jelas merugi dan saat ini SKK Migas sendiri mengelola aset senilai Rp12 miliar dollar Amerika Serikat.

"Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM masih membuka investasi dari luar negeri dalam bidang migas karena pembiayaan untuk eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi membutuhkan dana yang besar," katanya.

Arief mengatakan pola kerja sama yang digunakan adalah dengan pola Production Sharing Contract (PSC) dan masalah kedua, Indonesia menghadapi fakta bahwa 90 persen sumur minyak yang ada adalah sumur tua yang produksinya kian menurun, sementara perawatannya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

BACA JUGA: Dana Bagi Hasil Migas Bojonegoro Dinaikkan Rp 2,032 Triliun

"Masalah selanjutnya adalah permasalahan non-teknis seperti kendala aturan, perizinan, pengurusan tanah dan lain-lainnya. Padahal industri migas memberikan pemasukan yang cukup besar bagi negara, serta memiliki 'multiplier effects' yang banyak pula," ujarnya.

Menurut dia, kendala yang dihadapi oleh SKK Migas itu 20 persen saja yang bersifat teknis yakni bagaimana mampu menemukan ladang minyak baru di Indonesia dan memanfaatkan ladang minyak yang sudah ada, sedangkan 80 persen sisanya adalah kendala di bidang hukum, perizinan atau yang paling sering adalah terkait masalah sengketa tanah. (ant)