JATIMNET.COM, Gresik - Peringati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day, puluhan mahasiswa yang tegabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Gresik menggelar aksi di depan Kantor Bupati Gresik, Senin 8 Maret 2021.

Mereka meneriakkan pentingnya perjuangan Perempuan Melawan Feodal Patriarki, masih adanya eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan menjadi persoalan yang dihadapi perempuan Indonesia saat ini.

"Kaum perempuan harus menyatukan diri dalam organisasi, memperkuat dan meluaskan gerakan, melebur dengan perjuangan klas buruh dan kaum tani, melawan segala bentuk kekerasan dan penindasan," kata Rosnani Hidayati ketua Kopri PMII cabang Gresik.

PC PMII Gresik sendiri mendata, lanjutnya, kaum perempuan dianggap lebih rendah kedudukan dan hak nya pada masyarakat, tingginya perceraian di Gresik ada 2.431 kasus selama 2020.

Baca Juga: Pengaduan Kekerasan Perempuan Naik 14 Persen

Diskriminasi upah bagi buruh perempuan terpampang pada data BPS adanya kesenjangan upah buruh perempuan dengan laki-laki, apalagi upah saat ini jauh dari kebutuhan hidup secara riil.

"Kami PC PMII dalam momentum ini menuntut, kehadiran pemerintah daerah yang kami rasa belum maksimal dan mendukung aksi kami, Hidup Perempuan!," lanjutnya bersemangat.

Tuntutan itu antara lain, Hentikan seluruh bentuk diskriminasi, sub-ordinasi dan tindakan anti-demokrasi terhadap kaum perempuan dan seluruh rakyat tertindas. Sahkan RUU PKS. Hentikan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga, Cabut UU T1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan seluruh peraturan turunannya. 

Hentikan Diskriminasi upah buruh perempuan dan buruh tani. 

Berikan kebebasan berorganisasi dan berserikat bagi kaum perempuan, terutama buruh dan tani perempuan di pedesaan. Hentikan monopoli dan perampasan tanah atas nama infrastuktur serta percepatan pembangunan.

Baca Juga: Kekerasan pada Anak Masih Tinggi, Peran Pemerintah Diminta Lebih Maksimal

Cabut UU Pendidikan Tinggi dan Wujudkan Pendidikan yang llmiah, Demokratis serta mengabdi pada Rakyat. Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Industrialisasi Nasional.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah menemui dan berdialog terkait tuntutan para Mahasiswa, dan mendukung aksi yang dilakukan Mahasiswa dengan menandatangani tuntutan massa aksi.

"Kami hanya sebatas mendukung dan menindak lanjuti apa yang di tuntut para Mahasiswa (PMII). Namun jika harus ikut menuntut perubahan atas undang-undang yang ada, kami tidak punya kewenangan, dan itu hak pusat," tegas Wabup Gresik.

Sementara, Ilham Ardiansyah Humas PC PMII Gresik menilai, pemerintah Gresik secara sikap tegas politik masih kurang dalam ikut menyepakati tuntutan yang diaksikan oleh PC PMII kali ini, dan tidak berani menjadi penyambung aspirasi massa aksi kepada pemerintah pusat.

"Ternyata watak dan sikap tegas pemerintahan itu tidak ada perubahan dalam benar benar berbicara murni terhadap rakyatnya. Pemerintah Gresik sendiri kurang tegas menyikapi tuntutan teman-teman PMII," kata Ilham mempungkasi.