JATIMNET.COM, Surabaya – Sejumlah mahasiswa memiliki komitmen untuk tidak makan malam saat audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Selasa 8 Oktober 2019 malam.

Meskipun pihak Pemprov Jatim mempersilahkan mahasiswa menikmati jamuan makan. Namun mahasiswa bersikukuh ingin berdiskusi dengan Khofifah dan menyampaikan aspirasi. Berikut adalah delapan aspirasi yang ingin disampaikan kepada pmerintah.

Menolak undang-undang KPK hasil revisi dan mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu. Menolak disahkannya RKUHP sebelum dilakukan kajian ulang terhadap pasal bermasalah, dengan melibatkan publik secara luas dan terbuka.

BACA JUGA: Pertemuan Mahasiswa dengan Gubernur Jatim Ditunda

Lalu menolak disahkannya sejumlah RUU yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat secara luas dan hanya menguntungkan oligarki, seperti RUU pertanahan dan RUU ketenagakerjaan.

Selanjutnya mendesak DPR RI bersama pemerintah segera mengesahkan RUU PKS. Mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan, yakni dengan segera mengadili para pelaku.

Tidak memberi izin sekaligus mencabut izin operasi beberapa perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan. Serta menjamin hak dan korban karhutla.

Menolak dwifungsi aparat baik TNI maupun Polri. Mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Termasuk menarik seluruh aparat militer yang dikirim.

BACA JUGA: Mahasiswa Tolak Jamuan Makan Malam di Grahadi

“Saya minta maaf karena mengutamakan ini (aspirasi). Bukan kami tidak beradab. Karena kami mengutamakan dialog. Bukan kami mengutamakan soal makan atau tidak,” tegas Zamzam.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Jonathan Judianto menyatakan menunda pertemuan karena tidak ada titik temu. Selain itu waktu untuk berdiskusi juga terlalu malam.

“Misalnya ingin mengajukan audiensi ya audiensi. Tapi kalau acara hari ini ditunda, ya karena memang sudah terlalu malam, sudah jam sembilan,” kata Jonathan.