JATIMNET.COM, Jakarta – PT PP berencana bergabung dengan sejumlah perusahaan untuk mengembangkan perumahan. Perusahaan ini nantinya di bawah kendali Perum Perumnas dengan menjalankan bisnis eksisting.

“Sekalipun akan bergabung dengan holding perumahan, namun tidak akan mengubah strategi bisnis sesuai rencana,” kata Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rabu 30 Januari 2019.

Lukman menambahkan bahwa perusahaan akan bersinergi dengan sejumlah BUMN lainnya dalam holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan. Beberapa perusahaan yang akan bergabung diantaranya PT Wijaya Karya Tbk, PT Amarta Karya, PT Bina Karya, dan PT Indah Karya.

BACA JUGA: Backlog Perumahan Bisa Disiasati Dengan Koperasi

Sedikitnya 51 persen Saham Seri B milik pemerintah dialihkan sebagai penyertaan modal negara ke dalam saham Perum Perumnas. Adapun Saham Seri A tetap dimiliki oleh pemerintah.

Dengan bergabungnya holding justu bisa memperkuat posisi perseroan dalam rangka menciptakan nilai tambah. Begitu jgua dengan optimalisasi pengembangan bisnis yang akan memberikan dampak bagi masyarakat dan pemerintah.

“Dengan terbentuknya holding, maka ke depan bisa meningkatkan kapasitas pendanaan, peningkatan capital expenditure (capex/ belanja modal), peningkatan pendapatan, peningkatan efisiensi biaya, serta menambah laba dan ekuitas,” sambung Lukman.

Bersinerginya sejumlah perusahaan BUMN sektor perumahan juga akan meningkatkan kemampuan bisnis antar lini usaha. Sehingga lebih efisien dan tercipta kondisi finansial sehat.

BACA JUGA: Respon Konsumen Meningkat, PT PP Properti Bangun Tower Di Surabaya Barat

Selain itu, untuk memperbesar peluang ketersediaan dana pembangunan perumahan nasional serta mengatasi kekurangan perumahan.

“Kami berharap holding sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan dapat menjadi champion city developer,” katanya.

Dalam kesempatan lain, Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia PT PP Agus Purbianto mengatakan masih banyak infrastruktur yang harus digarap di tengah tahun politik. Diantaranya seperti sektor migas dan pariwisata yang masih membutuhkan investasi baru.

“Siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan, karena sektor itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan nasional dan masyarakat,” kata Agus. (ant)