Gubernur Khofifah Minta Pejabat Hentikan Memonopoli Tafsir Kebutuhan Masyarakat

JATIMNET.COM, Banyuwangi - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pengambil kebijakan dalam pemerintah menghentikan memonopoli tafsir mengenai kebutuhan masyarakat. Dia mendorong pemerintah memaksimalkan fungsi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk menjaring aspirasi strategis dari bawah ke atas.

"Saya ingin kita semua hentikan monopoli tafsir, sering kali kebutuhan masyarakat ditafsiri sendiri oleh pengambil kebijakan," kata Khofifah saat membuka Simposium dan Pameran Inovasi Pelayanan Umum di Taman Blambangan, Banyuwangi, Rabu 24 April 2019.

Dia mengatakan diperlukan sikap membuka pikiran, tidak merasa paling tahu dan paling benar, bagi pengambil kebijakan agar bisa menerima masukan-masukan dari luar.

BACA JUGA: "Menjadi" Pilot Cessna 172 di Pameran Inovasi Banyuwangi

Bagaimanapun juga, kata Khofifah, masyarakat akan terus aktif memberikan respon, rekomendasi, dan penilaian terhadap kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan pada mereka.

Gubernur yang telah 65 hari menjabat itu menjelaskan, memang ada sistem penilaian kinerja pemerintah dari lembaga-lembaga sah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Namun masyarakat yang dilayani sehari-hari lebih cepat memberikan respon terhadap kurangnya pelayanan umum yang mereka terima. "Kita tidak menunggu ukuran BPK, kita tidak menunggu ukuran Kemenpan RB, yang memang akan kita temui dalam periode waktu tertentu. Tapi kalau respon masyarakat, akan diberikan dalam kurun waktu yang sangat cepat, melalui media sosial," lanjut Khofifah.

BACA JUGA: Khofifah Dorong Pemerintah Daerah Ciptakan Layanan Inovatif 

Dalam 99 hari kerjanya, Khofifah mengatakan akan mewujudkan pelayanan CETAR, yakni yang cepat, efektif, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif di lingkungan Pemprov Jatim. Dalam pameran inovasi pelayanan publik, masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Timur menunjukkan OPD dengan pelayanan unggulan mereka masing-masing.

Booth Samsat Jatim mendapatkan apresiasi dari Khofifah karena memberikan pelayanan di minimarket waralaba untuk membayar
pajak kendaraan bermotor. Setelah itu mereka mendapatkan bukti pembayaran melalui gawai yang bisa dicetak sendiri, tapi harus dicetak di kantor Samsat bila ingin bukti pembayaran pajak yang berhologram.

"Apa yang dilakukan Samsat menurut saya adalah inovasi yang sangat update. Baik dari proses IT maupun proses yang mendekatkan diri pada kebutuhan masyarakat yang maunya lebih efektif, yang maunya lebih simpel, yang maunya lebih cepat," katanya.