JATIMNET.COM, Mataram – Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat, Bambang Kristiono menegaskan tidak ada arahan untuk melakukan gerakan people power yang diagendakan pada 22 mei 2019.

Menurut HBK, sapaan Bambang Kristiono, sejauh ini tidak ada intruksi dari DPP Gerindra untuk melakukan people power, menyikapi pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019.

“People power mungkin di pusat, kalau di NTB aman-aman saja, baik-baik saja, landai-landai saja. Tidak ada gerakan people power," ujarnya didampingi Ketua DPD Gerindra NTB Ridwan Hidayat dan Sekretaris DPD Gerindra NTB Ali Ali Ustman Ahim di Mataram, Kamis 16 Mei 2019.

BACA JUGA: Sikap MUI Probolinggo Soal Seruan "People Power"

Ia menjelaskan, akan sangat sulit terjadi people power di NTB, karena pihaknya menilai penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, termasuk TNI/Polri sudah berusaha maksimal dan melaksanakan tugasnya dengan baik mengawal proses pemilu di provinsi itu.

“Saya harap semuanya baik karena kita ingin pemilu berjalan damai, kondusif dan konstitusional, jauh dari praktik-praktik kecurangan,” tegasnya.

HBK menambahkan hingga saat ini pengurus DPD Gerindra NTB masih berkonsentrasi mengawal rekapitulasi suara dari daerah pemilihan (Dapil) NTB yang menjadi tanggungjawabnya.

BACA JUGA: Polisi Tegaskan Kivlan Tidak Ditangkap

“Lain dari pada itu, sampai saat ini kami masih menunggu arahan dari DPP dan pimpinan di Jakarta,” ungkap calon legislatif peraih suara terbanyak untuk DPR RI Dapil NTB itu.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra NTB Ridwan Hidayat juga menambahkan tidak ada perintah dari DPP Gerindra untuk menggerakkan people power di NTB. Namun, kalau pun ada gerakan, murni kesadaran masyarakat bukan karena ada dorongan maupun dikoordinasi Partai Gerindra.

“Selama ini masyarakat itu bergerak sendiri, karena ada kesadaran dan kepedulian karena sesuatu yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan dan konstitusi yang ada,” katanya. (ant)