Kamis, 30 March 2023 05:40 UTC
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2024 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto.
JATIMNET.COM, Mojokerto - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2024 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menekankan empat program prioritas. Yakni penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penguatan infrastruktur. Ia ingin empat program tersebut masuk dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024.
Selain itu, dalam penyusunan RKPD tahun 2024, Pemkab Mojokerto telah melewati beberapa rangkaian kegiatan mulai dari evaluasi rencana pembangunan (Renbang) untuk menentukan isu strategis Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.
Terkait program prioritas dalam penanganan stunting, Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa tahun 2021 menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka sebesar 27,4 persen.
Baca Juga: Musrenbang RKPD 2024, Ning Ita Ajak Stakeholder Untuk Kerja Sama Bangun Memajukan Kota Mojokerto
Sedangkan di tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Mojokerto sudah turun menjadi 11,6 persen. Maka Ia menargetkan, pada tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Mojokerto bisa turun di bawah lima persen dengan berbagai lompatan inovasi dan strategi percepatan penurunan stunting.
"Ini tidak cukup kita mengerjakan melakukan intervensi secara spesifik tetapi juga harus dilakukan intervensi secara sensitif, dan ini melibatkan multi sektoral dan tidak hanya pada calon pengantin, remaja putri, ibu hamil, dan balita," kata Bupati Ikfina, Kamis 30 Maret 2023.
"Tetapi juga secara spesifik seluruh masyarakat dan semua infrastruktur ini harus mendukung bagaimana kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting," ujarnya.
Selain itu, pada program prioritas dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, bahwa sesuai arahan presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 di Indonesia bisa menjadi zero.
Baca Juga: Wujudkan Kota Inklusif, Pemkot Mojokerto Gelar Musrenbang Tematik
Di mana terdapat tiga strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem.Pertama, dengan melaksanakan strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat yang dapat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial.
Kedua, melakukan strategi meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.
"Dan kemudian yang ketiga, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, kita harus punya strategi dengan jelas dan bagaimana di wilayah kantong-kantong kemiskinan agar mempercayakan program-program untuk kesehatan, peningkatan daya saing, dan kualitas hidup bisa kita fokuskan," bebernya.
Lebih lanjut, pada program prioritas pada pengendalian inflasi, orang nomor satu dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mengimbau untuk dapat mengendalikan harga bahan makanan pokok (volatile foods) dalam menyambut lebaran, karena Ia menilai terdapat peningkatan permintaan masyarakat terhadap volatile foods dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Baca Juga: Musrenbang di Pralon, Ning Ita: Wisata Bahari Majapahit di Tahun 2023 Akan Mulai Dibangun
Serta, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing, Bupati Ikfina juga menegaskan untuk dapat melaksanakan berbagai program yang sudah terperinci dan detail, sehingga dapat menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto.
Ia juga mencontohkan, untuk menurunkan TPT di Kabupaten Mojokerto, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Mojokerto untuk menangani lulusan SMP dan SMA dalam mendapatkan pekerjaan.
"Lulusan-lulusan SMP sederajat dan SMA sederajat, mana-mana saja mereka ini yang berencana untuk masuk dunia kerja harus dapat ditangani dengan baik, jika ingin menjadi data yang valid buat kita untuk membuat program dalam rangka menekan TPT," ungkapnya.
Lebih lanjut, pada program prioritas penguatan infrastruktur, Bupati Ikfina menjelaskan, bahwa terdapat enam jenis infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yakni pertama kondisi jalan yang baik di Kabupaten Mojokerto sudah mencapai 77,25 persen.
Kemudian pada kondisi jembatan yang baik mencapai 55,58 persen, kondisi irigasi baik mencapai 42,33 persen, kondisi air minum baik mencapai 88,95 persen, kondisi sanitasi baik di Kabupaten Mojokerto mencapai 94,80 persen, dan kondisi bangunan gedung instansi pemerintah mencapai 90,74 persen.
Maka untuk meningkatkan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, Ikfina menilai, perlu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder untuk membangun infrastruktur di wilayah Kabupaten Mojokerto, karena banyak infrastruktur di Kabupaten Mojokerto yang menjadi kewenangan di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto
"Ini harus dikomunikasikan dengan baik agar mendapatkan perbaikan-perbaikan bagi yang belum baik kondisinya, terutama akses-akses menuju tempat-tempat untuk pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas itu adalah salah satu hal yang sangat penting baik," pungkasnya. (ADV/Inforial)
Reporter: Hasan