JATIMNET.COM, Sampang - Pelaksanaan proyek rehabilitasi ruang kelas di SDN Tambelangan 1, Kecamatan Tambelangan menyita perhatian dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Sampang.  

Pemicunya, proyek fisik tersebut sempat menjadi sorotan karena diduga tidak mengikuti perencanaan yang ditetapkan sebelumnya.

Pada pekerjaan dinding, misalnya, diketahui menggunakan batu bata putih. Padahal, standar rehabilitasi sekolah pada umumnya memakai batu bata merah. Maka, praktik ini memunculkan dugaan penyimpangan material yang tertera dalam dokumen teknis proyek.

Temuan lain yang mengarah pada pelanggaran adalah tidak dilengkapinya papan nama kegiatan seperti yang diwajibkan dalam setiap proyek pemerintah.

Tidak hanya itu, rekanan juga diketahui abai terhadap sistem manejemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

BACA: Proyek Rehab Sekolah di Sampang Diduga Menyimpang dari Rencana

Hal ini terlihat dari banyaknya pekerja yang tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) saat menjalankan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN Tambelangan 1.

Maka, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mahfud mewanti-wanti agar rekanan pelaksana, yakni CV Brahmana Jaya bekerja secara profesional dalam menggarap proyek konstruksi tersebut.

Ia mengatakan, setiap kegiatan konstruksi sudah ada perencanaannya. Oleh karena itu, pelaksana harus memperhatikan dan berpedoman pada rencana anggaran biaya (RAB).

"Pengerjaan proyek harus berpatokan pada RAB. Sebab, itu akan berdampak terhadap kualitas bangunan yang dikerjakan," katanya kepada Jatimnet.com, Senin 17 November 2025.

BACA: Habis Ruang Kelas SD, Terbitlah Jalan Karang Dalem-Patarongan

Politikus PKS ini meminta Dinas Pendidikan Sampang memaksimalkan pengawasan proyek rehabilitasi ruang kelas di SDN Tambelangan 1. Jika pengawasan lemah, maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan.

"Pastikan rekanan bekerja secara profesional. Jangan sampai ada kejanggalan dari proyek tersebut," katanya.

Mahfud menjelaskan, tahun lalu banyak proyek rehabilitasi SD dan SMP yang rusak sebelum masa pemeliharaan berakhir. Hal itu karena pengerjaan tidak serius dan melenceng dari petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).

Pihaknya tidak menginginkan hal semacam itu terulang kembali tahun ini. Untuk itu, sejak awal pihaknya mengimbau agar pekerjaan harus sesuai RAB.

"Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai. Kami tidak akan segan-segan meminta untuk dibongkar, " Mahfud menegaskan.