Logo

DPRD Ponorogo Apresiasi UU Perampasan Aset, Ingatkan Penegakan Hukum Harus Berlandaskan Keadilan

Reporter:,Editor:

Sabtu, 21 November 2026 06:04 UTC

DPRD Ponorogo Apresiasi UU Perampasan Aset, Ingatkan Penegakan Hukum Harus Berlandaskan Keadilan

Gedung DPRD Ponorogo. Foto: Satria/Jatimnet

JATIMNET.COM, Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo menyampaikan apresiasi terhadap keputusan DPR RI terkait Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Regulasi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi, sekaligus menyelamatkan kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Sikap tersebut disampaikan Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, yang mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo. Meski mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui perampasan aset, DPRD mengingatkan agar penerapannya tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Menurut Dwi Agus, pemberantasan korupsi memang harus dilakukan secara tegas. Namun, kewenangan perampasan aset tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang atau justru disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan.

“Kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo tentunya sangat mengapresiasi dan bersyukur atas keputusan DPR RI terkait undang-undang perampasan aset. Tentunya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas, tetapi perlindungan masyarakat dan keadilan juga perlu dijaga,” kata Kang Wi, sapaan akrabnya, Sabtu, 21 November 2026.

 

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Foto: Satria/Jatimnet

 

DPRD Ponorogo berharap keberadaan regulasi tersebut nantinya mampu memastikan aset-aset yang terbukti berasal dari hasil korupsi dapat diselamatkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Sebab, kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan kerugian bagi negara dan masyarakat. Dengan pengelolaan serta pemanfaatan yang tepat, aset tersebut diharapkan dapat kembali memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan perampasan aset. Jangan sampai regulasi yang bertujuan memberantas korupsi justru menimbulkan persoalan baru karena menyasar aset masyarakat yang diperoleh secara sah.

“Perampasan aset ini jangan atas nama kekuasaan, tetapi harus atas nama keadilan. Kita berharap aset-aset yang diamankan memang benar-benar berasal dari hasil korupsi. Kalau bukan hasil korupsi, tentu harus ada perlindungan terhadap hak pemiliknya,” tegas Dwi Agus.

Karena itu, DPRD Ponorogo berharap implementasi UU Perampasan Aset dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. Perlindungan masyarakat dari segala bentuk intimidasi juga harus menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum.

Melalui penerapan regulasi tersebut, DPRD berharap pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kuat. Namun, upaya menyelamatkan kekayaan negara harus tetap berjalan seiring dengan terjaminnya hak masyarakat dan tegaknya prinsip keadilan. (ADV)