Logo

Zulhas Sebut Koalisi Sepakat Wapres dari Gerindra

Reporter:,Editor:

Minggu, 15 November 2026 09:00 UTC

Zulhas Sebut Koalisi Sepakat Wapres dari Gerindra

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (Zulhas) saat mengunjungi Kantor Garda Pangan di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 9 Februari 2025. Foto: PAN.

JATIMNET.COM, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa hampir seluruh pimpinan partai politik koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari Partai Gerindra.

Kesepakatan itu disebut muncul setelah para ketua umum partai bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kekosongan jabatan wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas kepada wartawan, Minggu, 15 November 2026, menyusul pertemuan pimpinan partai koalisi bersama Prabowo di Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026.

Menurut Zulhas, PAN tidak akan mengajukan kader sendiri, sementara partai-partai pengusung diberi waktu satu minggu untuk berunding sebelum menyampaikan usulan calon pengganti Gibran.

“PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra,” kata Zulkifli Hasan ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Lampung.

Zulhas menjelaskan bahwa sikap tersebut tidak hanya berasal dari PAN. Ia mengklaim hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi memilih tidak mengajukan kader masing-masing dan mendukung calon yang berasal dari partai pimpinan Prabowo.

“Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra,” ujar Zulkifli Hasan ketika menjelaskan hasil komunikasi politik antarpimpinan partai koalisi.

Meski demikian, pernyataan Zulhas belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi seluruh partai koalisi. Hingga keterangannya disampaikan, belum ada pengumuman bersama yang memuat nama calon maupun keputusan final mengenai figur yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Zulhas menyebut Presiden Prabowo telah memberikan kesempatan kepada partai-partai pengusung untuk melakukan pembahasan internal selama satu minggu. Perundingan tersebut diharapkan menghasilkan nama yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

“Nah, kemarin sudah dipanggil Bapak Presiden, kita sudah sepakat parpol-parpol dikasih waktu satu minggu untuk berunding internal, nanti kita akan mengajukan satu nama,” kata Zulhas ketika menjelaskan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo.

Menurut Zulhas, partai yang terlibat dalam pembicaraan tersebut antara lain Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat. Keempat partai itu merupakan pengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.

Dalam penjelasannya, Zulhas menyampaikan skema bahwa partai pengusung akan mengajukan satu calon, sedangkan Presiden mengajukan satu calon lainnya. Kedua nama kemudian disampaikan kepada MPR untuk mengikuti proses pemilihan.

“Pengusung itu kan ada Gerindra, ada PAN, ada Golkar, sama Demokrat, nanti harus mengajukan calon. Kemudian Presiden satu, dari kita satu, baru diajukan ke MPR,” ujar Zulhas dalam keterangannya.

Namun, mekanisme yang dijelaskan Zulhas perlu dibedakan dari ketentuan konstitusi. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menetapkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Ketentuan serupa tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Presiden berwenang mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.

Dengan demikian, partai politik dapat memberikan masukan atau mengusulkan nama melalui komunikasi internal koalisi. Akan tetapi, pengajuan resmi kedua calon kepada MPR tetap menjadi kewenangan Presiden, bukan pembagian kewenangan formal antara Presiden dan partai pengusung.

Perbedaan tersebut penting karena perundingan politik dan prosedur ketatanegaraan merupakan dua tahapan yang tidak sama. Kesepakatan koalisi dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden, tetapi tidak secara otomatis mengikat MPR untuk memilih calon tertentu.

Zulhas sendiri menyatakan keputusan akhir mengenai figur pengganti Gibran diserahkan kepada Prabowo. PAN, menurutnya, tidak ingin memaksakan kader atau tokoh tertentu untuk menduduki jabatan tersebut.

“Serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Zulhas ketika menegaskan sikap PAN mengenai calon wakil presiden.

Ketika ditanya mengenai nama calon yang sudah disepakati, Zulhas mengatakan pembahasan masih berlangsung. Ia meminta masyarakat menunggu hasil perundingan internal partai koalisi dalam beberapa hari mendatang.

“Belum. Sabar sedikit, seminggu lagi sudah ketahuan,” kata Zulhas saat menjawab pertanyaan mengenai kepastian nama calon wakil presiden.

Pernyataan terbaru Zulhas memperjelas sikap PAN yang sebelumnya hanya menyampaikan kriteria calon wakil presiden. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi sempat menyebut figur pengganti Gibran harus mampu bekerja sama dengan Presiden, memiliki keselarasan visi, loyal kepada negara, dan bekerja keras.

Kini, PAN menyampaikan dukungan yang lebih spesifik terhadap asal partai calon, yakni Gerindra. Namun, dukungan tersebut belum disertai penyebutan nama kader yang akan diusulkan.

Proses pengisian jabatan wakil presiden berlangsung setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Sehari kemudian, MPR menggelar rapat gabungan untuk menentukan tahapan pemilihan penggantinya.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan bahwa pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan dua calon yang diajukan Presiden. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum anggota MPR memilih satu calon melalui sidang paripurna.

Bagi masyarakat, pengisian jabatan wakil presiden berkaitan dengan kesinambungan pemerintahan hingga Oktober 2029. Figur terpilih nantinya akan mendampingi Prabowo dalam menjalankan tugas pemerintahan dan membantu pelaksanaan kebijakan nasional.

Karena itu, pembahasan calon tidak hanya menyangkut kesepakatan partai politik, tetapi juga persyaratan jabatan, kemampuan menjalankan tugas pemerintahan, dan kepatuhan terhadap prosedur konstitusional.

Hingga Minggu, 15 November 2026, belum ada nama calon wakil presiden pengganti Gibran yang diumumkan secara resmi oleh Presiden. Pernyataan Zulhas mengenai dukungan koalisi terhadap Gerindra masih menunggu tindak lanjut perundingan dan keputusan Prabowo.

Dengan jadwal pemilihan MPR yang semakin dekat, perhatian kini tertuju pada hasil komunikasi partai koalisi dan dua nama yang akan diajukan Presiden.

Kesepakatan politik dapat membantu proses pencalonan, tetapi keputusan pengajuan tetap berada pada Presiden, sedangkan pemilihan menjadi kewenangan MPR sesuai UUD 1945.(*)