JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi sorotan dalam proses pergantian wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Partai yang hanya menyumbang satu anggota dalam daftar awal pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran itu kini ikut menyampaikan kriteria figur yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, ketika proses pengisian jabatan wakil presiden mulai berjalan di MPR, Sabtu, 14 November 2026.

Viva menegaskan PAN tidak mengajukan nama calon tertentu, tetapi menginginkan sosok yang mampu bekerja sama dengan Presiden, memiliki keselarasan visi, loyal kepada negara, dan bekerja keras menjalankan pemerintahan.

“Yang diajukan oleh presiden tentu adalah figur yang dapat bekerja sama dengan presiden, satu chemistery dan energi, yang dapat membantu tugas-tugas pemerintahan dan tata kelola negara, loyal dan komitmen kepada NKRI, serta pekerja keras,” ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya kepada wartawan.

Pernyataan Viva menarik perhatian jika dibandingkan dengan sikap anggota Fraksi PAN ketika pengajuan HMP terkait Gibran berlangsung di DPR.

Berdasarkan rekapitulasi resmi pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026, hanya satu anggota Fraksi PAN yang tercatat menandatangani usulan tersebut.

Anggota itu adalah Sarifuddin Sudding. Jumlah tersebut merupakan yang paling sedikit dibandingkan tujuh fraksi lain yang turut mengajukan HMP mengenai dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani dokumen pengajuan HMP. Usulan diterima pimpinan DPR untuk diproses melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan Mustopa saat memberikan keterangan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 November 2026. 

Dari jumlah tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyumbang 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, serta PDI Perjuangan 14 anggota. Golkar dan Gerindra masing-masing mencatatkan 11 anggota, sedangkan PAN satu anggota.

Namun, terdapat laporan perkembangan yang menyebut jumlah pengusul dari Fraksi PAN bertambah menjadi 10 orang. Angka tersebut berbeda dari rekapitulasi awal 120 penandatangan yang diumumkan pimpinan DPR, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai bagian dari daftar awal yang sama tanpa pembaruan dokumen resmi.

Perbedaan data itu penting karena jumlah penandatangan HMP menggambarkan keterlibatan anggota DPR dalam penggunaan hak konstitusional. Angka tersebut tidak otomatis mencerminkan keputusan seluruh pengurus partai atau sikap setiap kader terhadap Gibran.

HMP merupakan salah satu hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran tertentu oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Dalam persoalan Gibran, usulan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian persyaratan jabatan yang dipersoalkan sejumlah anggota DPR.

Pengajuan HMP juga tidak berarti seseorang secara otomatis diberhentikan dari jabatannya. Proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki tahapan konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

Gibran kemudian menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Perkembangan tersebut mengubah perhatian politik dari proses HMP menuju mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkannya.

Dalam perkembangan terbaru, PAN menyatakan tidak akan mengajukan kader sendiri sebagai calon pengganti Gibran. Partai tersebut menyerahkan penentuan dua nama calon kepada Presiden Prabowo sesuai kewenangan konstitusionalnya.

“PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih dan mengusulkan nama calon wakil presiden kepada MPR,” ujar Viva Yoga Mauladi ketika menyampaikan sikap partainya, Sabtu, 14 November 2026. 

Sikap serupa telah disampaikan Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto sehari sebelumnya. Menurut Bima, PAN menghormati proses pergantian wakil presiden dan tidak menyiapkan nama kader untuk diajukan kepada Presiden.

“Menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Enggak ada (usulan nama), kami serahkan ke Bapak Presiden,” kata Bima Arya seusai menemui Wali Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Jawa Barat.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa partainya tidak meminta kadernya ditempatkan sebagai wakil presiden. Pernyataan tersebut disampaikan seusai mengikuti pertemuan pimpinan partai politik bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jumat malam.

“Tetapi kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” ujar Zulkifli Hasan di Istana Bogor, Jawa Barat.

Meski tidak mengajukan kader, Zulkifli sempat menyebut kemungkinan figur dari Partai Gerindra. Pernyatan tersebut disampaikan ketika ia ditanya mengenai sosok yang dapat mengisi jabatan wakil presiden.

“Ya, teman-teman dari kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah, ya,” kata Zulkifli Hasan seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor.

Zulkifli juga mengungkapkan bahwa Presiden memberikan waktu sekitar satu minggu kepada pimpinan partai koalisi untuk mendiskusikan calon wakil presiden. Namun, keputusan akhir mengenai dua nama yang diajukan kepada MPR tetap menjadi kewenangan Presiden.

Dengan demikian, pernyataan PAN mengenai kriteria wakil presiden tidak serta-merta berarti partai tersebut sedang meminta jatah jabatan. PAN menyampaikan preferensi mengenai figur yang dibutuhkan pemerintahan, sekaligus menyatakan kesediaan menerima pilihan Presiden.

Perbandingan dengan jumlah pengusul HMP tetap relevan karena memperlihatkan keterlibatan PAN dalam dua tahapan politik yang berbeda. Tahap pertama berkaitan dengan penggunaan hak anggota DPR, sedangkan tahap kedua menyangkut komunikasi politik mengenai pengisian jabatan wakil presiden.

Sementara itu, MPR telah menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru. Presiden diminta mengajukan dua calon untuk menjalani pemeriksaan persyaratan sebelum dipilih dalam sidang paripurna.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Proses tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

Bagi masyarakat, pembahasan calon wakil presiden tidak hanya menyangkut dukungan partai politik. Figur terpilih nantinya akan mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan pada Oktober 2029.

Di tengah proses tersebut, sikap PAN memperlihatkan perbedaan antara keterlibatan anggota fraksi dalam pengajuan HMP dan pandangan pengurus partai mengenai calon pengganti. Pertanyaan mengenai perubahan jumlah pengusul PAN masih memerlukan kejelasan data, sementara kewenangan menentukan dua calon tetap berada pada Presiden Prabowo.