Logo

DPR Sahkan UU Perampasan Aset 26 Hari Lebih Cepat, Puan Bantah Terburu-buru

Reporter:,Editor:

Kamis, 19 November 2026 08:30 UTC

DPR Sahkan UU Perampasan Aset 26 Hari Lebih Cepat, Puan Bantah Terburu-buru

Puan memimpin paripurna pengesahan UU Perampasan Aset. Foto: YouTube TVR Parlemen.

JATIMNET.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis 19 November 2026.

Keputusan tersebut diambil 26 hari lebih cepat daripada batas waktu 15 Desember 2026 yang sebelumnya ditetapkan DPR. Ketua DPR Puan Maharani membantah percepatan itu dilakukan secara tergesa-gesa atau karena tekanan pihak tertentu.

Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Keputusan tersebut mengakhiri penantian panjang pembentukan regulasi yang telah bergulir sekitar 18 tahun.

Namun, penyelesaian yang jauh mendahului target sekaligus menempatkan kualitas pembahasan dan keterlibatan masyarakat sebagai aspek penting untuk dievaluasi.

“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru,” kata Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna.

Puan menjelaskan bahwa DPR telah menjalankan serangkaian kegiatan untuk menyerap masukan masyarakat sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, proses tersebut menjadi dasar bagi parlemen untuk memastikan rancangan undang-undang telah dibahas secara memadai.

DPR mencatat sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Komisi III juga melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi serta menjangkau 46 daerah pemilihan untuk memperoleh aspirasi masyarakat.

“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal, seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah ke 15 provinsi, bahkan ke 46 dapil dan lain-lain sebagainya,” ujar Puan.

Angka tersebut memperlihatkan cakupan kegiatan yang dilaporkan parlemen. Namun, banyaknya pertemuan belum dengan sendirinya menunjukkan seberapa jauh masukan publik memengaruhi rumusan akhir.

Penilaian terhadap partisipasi bermakna juga memerlukan keterbukaan dokumen, tanggapan terhadap keberatan masyarakat, dan penjelasan atas perubahan substansi selama pembahasan.

Perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset mengalami perkembangan penting pada 6 Oktober 2026, ketika DPR menyetujuinya sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR.

Saat itu, Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan pembahasan daftar inventarisasi masalah bersama pemerintah akan dilaksanakan pada masa sidang berikutnya.

Habiburokhman juga menegaskan target penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026. Target itu memberikan batas waktu politik yang terukur bagi parlemen untuk menuntaskan pembahasan regulasi yang sebelumnya mengalami penundaan panjang.

Dalam penjelasan DPR pada Oktober, Komisi III disebut telah menyusun draf dan naskah akademik sejak September 2025.

Hingga awal Oktober 2026, lembaga tersebut melaporkan sedikitnya 62 rapat dengar pendapat umum, delapan kunjungan kerja, puluhan kunjungan daerah pemilihan, serta penerimaan ratusan aspirasi tertulis.

Data itu menunjukkan bahwa pembahasan tidak seluruhnya berlangsung dalam beberapa pekan menjelang pengesahan.

Sebagian proses penyusunan dan konsultasi publik telah dikerjakan sebelum rancangan memasuki pembahasan formal bersama pemerintah pada November 2026.

Memasuki November, proses legislasi berlangsung lebih cepat. Pada 17 November 2026, anggota Komisi III Hinca Pandjaitan menyampaikan bahwa penyelesaian rancangan masih memungkinkan dilakukan dalam bulan tersebut.

Ia menyebut rapat paripurna pada 19 November sebagai salah satu jadwal yang dapat digunakan jika pembahasan telah selesai.

Sehari kemudian, Rabu, 18 November 2026, Komisi III bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I. Seluruh fraksi yang mengikuti pengambilan keputusan menyetujui rancangan undang-undang dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Persetujuan tersebut menjadi dasar prosedural bagi pengambilan keputusan pada 19 November. Dengan demikian, percepatan jadwal tidak berarti DPR langsung membawa rancangan ke paripurna tanpa melalui persetujuan tingkat I bersama pemerintah.

Meski demikian, terpenuhinya tahapan formal tidak otomatis menjawab seluruh persoalan kualitas legislasi.

Kecepatan pembahasan dapat dinilai positif apabila didukung kesiapan naskah, keterbukaan perubahan pasal, dan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan.

Sebaliknya, jumlah rapat dan kunjungan tidak cukup dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan partisipasi.

Penting pula diketahui kelompok masyarakat yang dilibatkan, persoalan yang mereka kemukakan, serta keputusan pembentuk undang-undang terhadap usulan yang diterima maupun ditolak.

 

Puan menyatakan penyusunan RUU juga disertai penelitian, penelaahan, dan evaluasi untuk mencegah pertentangan dengan peraturan lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penjelasan itu memperlihatkan bahwa DPR menempatkan keselarasan antarketentuan hukum sebagai salah satu pertimbangan sebelum pengesahan.

Akan tetapi, untuk menilai pelaksanaan prinsip tersebut, publik tetap memerlukan akses terhadap naskah akhir dan penjelasan pembahasan yang memperlihatkan alasan perubahan pengaturan.

Dokumentasi demikian penting karena dampak suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh tujuan pembentukannya, tetapi juga ketepatan dan kejelasan rumusan hukumnya.

Pengesahan pada 19 November sekaligus menutup satu tahap panjang pembentukan kebijakan. Setelah persetujuan bersama DPR dan pemerintah, proses administrasi konstitusional masih harus mengikuti ketentuan mengenai pengesahan dan pengundangan undang-undang.

Keputusan parlemen memenuhi target lebih awal merupakan fakta yang dapat diukur. Adapun klaim bahwa pembahasan berlangsung secara cermat dan melibatkan masyarakat secara bermakna memerlukan penilaian lebih jauh terhadap jejak pembentukan regulasi tersebut.

Ketersediaan dokumen pembahasan menjadi penting agar publik dapat membedakan percepatan yang didukung kesiapan legislasi dengan percepatan yang hanya terlihat dari tanggal pengesahan.