JATIMNET.COM, Probolinggo – Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo di Jalan Matrip, Kecamatan Kedopok menjadi perhatian serius anggota Komisi III DPRD setempat.

‎Salah satu wujud perhatian ini diwujudkan dengan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek yang digarap oleh CV Tujuh April dengan nilai anggaran mencapai Rp3,9 miliar.

‎Dari pantauan di lapangan, sejumlah pekerja terlihat masih mengerjakan bagian struktur bangunan bertingkat, Rabu, 17 September 2025.

Dalam sidak, wakil rakyat mendapati adanya perubahan desain serta lengkungan dak pada bagian struktur horizontal yang diketahui berasal dari pengerjaan tahap sebelumnya.

‎Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Muklas Kurniawan menegaskan progres pembangunan yang baru mencapai 16 persen dinilai masih jauh dari harapan.

BACA: Stabilitas Keamanan Jadi Prioritas, Wali Kota Probolinggo Tekankan Kolaborasi

‎Menurutnya, perubahan perencanaan tidak boleh mengganggu tatanan rencana yang sudah disusun. “Maka dari itu, progres di lapangan yang baru mencapai 16 persen ini akan kita padukan dengan Dinas PUPR dan pihak pengawas melalui rapat dengar pendapat (RDP),” ujarnya.

‎Muklas menambahkan, pihaknya ingin pembangunan selesai tepat waktu tanpa ada risiko putus kontrak atau retender.

‎“Kami di Komisi III sudah memperjuangkan anggaran Rp3,9 miliar agar gedung bisa segera selesai dan dimanfaatkan. Jangan sampai pengerjaan mandek,” tegasnya.

‎Sementara itu, anggota lain di Komisi III l, Robit Riyanto justru pesimis pembangunan dapat rampung sesuai jadwal. Ia menilai progres berjalan terlalu lambat.

BACA: Mahasiswa Probolinggo Tuntut Kapolri Dicopot hingga Kritik Alih Fungsi Gedung Kesenian

Oleh karena itu, ia mendesak pelaksana proyek mengebut pengerjaan dengan menambah jumlah pekerja.

‎“Kami melihat pembangunan ini berpotensi tidak selesai tepat waktu. Kontraktor harus menambah pekerja. Bahkan, kalau perlu lembur supaya kontrak bisa dipenuhi,” ungkap Robit.

‎Menanggapi kritikan tersebut, pelaksana proyek Edi Rudianto tidak menampik bahwa pekerjaan di lapangan mengalami keterlambatan.

Menurutnya, progres pembangunan semestinya sudah mencapai 19 persen, namun baru tercapai 16 persen. “Keterlambatan ini karena adanya perubahan gambar. Tapi, jumlah pekerja sudah lebih dari 50 orang,"ujarnya,