JATIMNET.COM, Gresik – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh menanggapi tuntutan puluhan massa aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Komite Rakyat Gresik.

Dinsos Gresik akan menelusuri permasalahan 44 KKS milik KPM warga Desa Sukoanyar yang dipindahtangankan oleh Pemdes setempat. 

Bahkan bersedia akan menindaklanjuti penemuan kualitas buruk beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme. 

Mengenai tindaklanjut permasalahan itu, Dinsos Gresik akan melakukan pembinaan terhadap seluruh jajarannya dan kepada seluruh pendamping.

BACA JUGA: Beras Bansos Tak Layak Konsumsi, Emil Minta Evaluasi Penyedia Beras

"Terlebih terkait monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bansos apapun namanya," kata Ummi, Selasa, 25 Januari 2022.

Sementara itu, puluhan massa mendesak Dinsos Gresik mengusut dugaan penyalahgunaan bansos milik warga miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dinsos Gresik dituntut agar meminta pemerintah desa se-Kabupaten Gresik menempelkan data penerima bansos di papan pengumuman sebagai transparansi kepada publik.

Tuntutan itu diteriakkan dengan pengeras suara dan dituliskan di poster yang dibentang di depan pintu gerbang kantor Dinsos Gresik sebagai bentuk tuntutan.

BACA JUGA: Putung Rokok Bekas Ditemukan di Dalam Kemasan Beras Medium Bantuan PPKM

"Kami meminta ketegasan Dinsos Gresik agar seluruh permasalahan bantuan sosial entah itu BPNT maupun PKH segera diusut tuntas," kata korlap aksi, Syafiuddin.  

Menurutnya, permasalahan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) milik KPM yang dipindahtangankan oleh oknum pemerintah desa belum tuntas hingga saat ini.

"Selain permasalahan penarikan kartu KKS milik 44 KPM di Desa Sukoanyar, terutama pengembalian seluruh bantuan yang sudah ditarik oleh oknum pemdes," katanya. 

Dalam aksi itu, perwakilan Komite Rakyat Gresik ditemui Kepala Dinsos Gresik beserta jajaran dari pihak terkait dan mereka beraudiensi.

"Kami minta kejelasan 44 KKS milik KPM warga Desa Sukoanyar yang dipindahtangankan oleh oknum pemdes dan bagaimana dengan status kartu itu," kata Hakam, perwakilan massa yang ikut audiensi.