JATIMNET.COM, Gresik - Percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong terus dilakukan, Pemda bersama DPRD Gresik berkomitmen menuntaskan problem yang berdampak banjir tahunan itu.

Hal itu tercetus dalam Dialog Terbatas berjudul "Percepatan Pembangunan di Tengah Pandemi" yang digelar Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Gresik pada Sabtu 20 November 2021, di Hotel Aston Inn Gresik.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak yang hadir mengatakan, pemerintah provinsi mengapresiasi langkah pemda terkait komitmen percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong.

Baca Juga: Langganan Banjir, Normalisasi Kali Lamong Akan Dilakukan Dalam Waktu Dekat

"Provinsi menjadi penyeimbang daerah penyokong dan mandiri, Gresik salah satu condong mandiri. Pemerintah provinsi hadir secara program, nah ini lah bersama potensi sinergi program keseriusan Pemkab melakukan anggaran pembebasan lahan Kali Lamong," ujarnya.

Wagub Emil menambahkan, pihaknya juga siap mengawal anggaran dari pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo agar tidak mengurangi anggaran.

Menurutnya, empat daerah yang dilalui Kali Lamong, wilayah Gresik paling luas, yakni, mencapai 64 kilo meter dari total panjang Kali Lamong sekitar 103 kilometer selama ini Gresik menjadi daerah paling terdampak.

Baca Juga: Kali Lamong Kembali Meluap, Puluhan Warga Dawarblandong Mojokerto Mengungsi  

"Itu yang juga menjadi kendala, dalam kondisi saat ini semoga pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran pembuatan tanggul dan parapet kali lamong. Sementara, Pemkab sudah berkomitmen terhadap pembebasan lahan," tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, yang juga hadir secara daring menyebut terus mendorong penyelesaian Kali Lamong, dirinya juga siap mengawal anggaran agar tidak ada pengurangan.

"Agar seiringan, Pemerintah Daerah bisa melakukan komunikasi ke pusat ke DPR RI. Untuk memastikan dapat alokasi anggaran. Kami siap mengawal anggaran nya," imbuh pria asli Bawean Gresik.

Senada dengan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menambahkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur Kali Lamong sudah dilakukan dengan pembebasan lahan.

Ditambahkan Bupati Gresik, terkait pembangunan parapet tanggul merupakan wewenang Pemerintah Pusat melalui BBWS Bengawan Solo, komitmen Pemda sendiri trlah melakukan pembebasan lahan nya.

Baca Juga: Ini Alasan Air Sungai Bengawan Solo Bisa Meluap ke Sungai Kali Lamong

"Jangan sampai pembebasan lahan dilakukan tapi tidak dibangun oleh BBWS. Ini yang kami khawatirkan. Penanganan ini butuh komitmen bersama. Langkahnya harus sama dan beriringan. Itu yang jadi upaya kita bersama," ujarnya.

Tak mau berdiam diri, pemerintah daerah kata Bupati Yani, meminta Pemerintah Pusat untuk mendapatkan wewenang normalisasi dengan mengeruk Kali Lamong sehingga berdampak pada minimalis dampak banjir.

Kemudian di tahun 2021 ini, pengerjaan tanggul parapet telah dibangun di Desa Jono dan Tambakberas Kecamatan Cerme sepanjang 1,3 kilometer, pengerjaan itu menggunakan APBN senilai Rp 100 Miliar.

"Kita sudah dapatkan wewenang agar bisa melakukan normalisasi. Kita kolaborasi dengan Kota Surabaya juga untuk kebutuhan alat berat. Normalisasi ini setidaknya meminimalisir dampak banjir serta perbaikan tanggul," imbuhnya.

Ditegaskan Bupati Yani, bahwa pihaknya saat ini telah melakukan pembebasan sejumlah 20 lahan dibantaran Kali Lamong untuk pembangunan perapet tanggul sebagai kewenangan nya, bahkan membeli alat berat untuk antisipasi banjir tahun ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M Abdul Qodir menambahkan, komitmen wakil rakyat dalam penanganan Kali Lamong serius, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemda dan Dewan sepakat mengalokasikan anggaran besar.

"Pembicaraan komitmen anggaran cukup untuk pengadaan lahan, pada 4 tahun RPJMD. Berapapun kebutuhan lahan kami siap. Setiap tahun 200 Miliar per tahun siap. Tapi problemnya, ketika dipercepat pembebasan lahan, tapi kami belum tahu BBWS apa bisa mengerjakan," imbuhnya.

Baca Juga: Gresik Banjir Langganan, Gubernur: Sungai Kali Lamong Butuh Tanggul

Banjir akibat luapan Kali Lamong, kata Qodir menjadi momok tersendiri bagi warga Gresik selatan, setiap tahun, ribuan rumah, hektaran lagan petani terendam dengan kerugian kurang lebih 80-an Miliar per tahun. "Total kebutuhan lahan sekitar 282,7 hektare. Kebutuhan anggaran pembebasan lahan itu diperkirakan mencapai Rp 800 Miliar," katanya.

Sebagai catatan, dalam dialog tersebut juga dihadiri pimpinan serta anggota DPRD Gresik, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak serta Bupati Fandi Akhmad Yani.

Dalam dialog itu, penyelenggara kegiatan mengambil tiga tema besar yakni percepatan infrastruktur penanganan Kali Lamong, pembangunan sarana dan pra sarana pendidikan serta revitalisasi dan konektivitas jalan. (Inforial)