Selasa, 23 April 2019 - 08:00
JATIMNET.COM, Jakarta - PP Muhammadiyah mendorong segera diadakannya pertemuan antara calon presiden, baik Joko Widodo dan Prabowo Subianto, maupun para pendukungnya pasca Pemilihan Umum Serentak 2019. Pertemuan dua tokoh politik ini diharapkan bisa menciptakan ketenangan.
"Jadi kami tadi bersepakat agar ada pertemuan-pertemuan lain dari berbagai pihak termasuk selain Pak Jokowi dan Pak Prabowo, juga antar tim sukses," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir usai menghadiri silaturahim Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan sejumlah pimpinan ormas Islam dan tokoh masyarakat di Jakarta pada Senin 22 April 219 malam.
Menurut Haedar, para tokoh partai dan politisi bertanggung jawab atas keberhasilan Pemilu 2019, termasuk menciptakan situasi yang damai dalam proses pemilu. Pertemuan itu ditujukan untuk meredakan ketegangan politik antar pendukung usai pemilu dilakukan.
BACA JUGA: Buya Syafii: Jangan Dengar Klaim Kemenangan Sebelum Keputusan KPU
"Kami percaya bahwa mayoritas masyarakat dan para tokoh di negeri ini ingin pemilu berakhir dengan baik, dengan sukses dan satu-satunya jalan saya yakin juga semua berpaham ke situ," kata Haedar.
Ketua PP Muhammadiyah menegaskan jika ditemukan kecurangan dalam Pemilu, maka masyarakat dapat melaporkannya melalui Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi sesuai hukum yang berlaku.
Haedar menambahkan pemilu yang berhasil yakni faktor luber dan jurdil dapat terpenuhi dengan beroperasi sesuai peraturan dan hukum yang berlaku, serta para tokoh politik mampu meredam gejolak di masyarakat.
PP Muhammadiyah menilai perlu adanya pemulihan suasana di masyarakat usai pemilu untuk meredam gejolak politis. "Jadi Pemilu sudah selesai, bikin masyarakat kembali kepada tempatnya untuk beraktivitas lalu ada suasana jeda bahkan suasana 'recovery'," katanya.
BACA JUGA: Wani Menang, Kudu Wani Kalah
Ia juga mengatakan jika terus terjadi mobilisasi massa menentang kecurangan Pemilu, maka ketegangan usai pemilu tidak akan pernah selesai.
Haedar menambahkan kunci untuk meredam suasana panas usai pemilu dapat dilakukan oleh para pasangan calon presiden, pendukung partai dan politisi, serta penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang harus bekerja secara luber dan jurdil.
"Juga perlu meyakinkan bahwa KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi menjadi sandaran kita untuk menyelesaikan persoalan. Bahwa selalu ada kekurangan iya, tapi kita harus punya titik yang sama bahwa ini negara hukum, kita harus selesaikan semua secara hukum," kata Haedar. (ant)
