Cegah Jual Beli Data Pribadi, Registrasi SIM Prabayar Diperketat

JATIMNET.COM, Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memperketat registrasi kartu SIM prabayar menyusul adanya praktik jual beli data.

Ketua BRTI Ismail mengatakan, pihaknya meminta penyedia platform e-commerce maupun media sosial untuk menurunkan promosi, iklan atau gerai yang melakukan jual beli data pribadi melalui saluran yang dimiliki.

Ismail menegaskan bahwa jual beli data pribadi merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Para pelaku atau pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

BACA JUGA: Menkominfo Sebut KPU Terima Banyak Serangan Hoaks

Regulasi yang berlaku itu antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

“Khusus yang terkait dengan bidang telekomunikasi dan media, sudah ada Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Ismail yang juga menjabat sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo.

BACA JUGA: Kemenkominfo Buka Pendaftaran 25.000 Beasiswa Digital Talent Scholarship 2019

Terkait dengan beberapa kasus praktit jual beli data yang terjadi, BRTI telah mengambil langkah-langkah strategis, antara lain pengetatan registrasi kartu SIM prabayar agar dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tiap-tiap nomor telepon.

BRTI juga membuka saluran pengaduan publik melalui Twitter @aduanBRTI. Pengguna telekomunikasi dapat mengadukan kasus penipuan atau pelanggaran lainnya melalui saluran ini. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, nomor telepon yang diadukan dapat diblokir.

Selain itu, BRTI bekerja sama dengan pihak terkait seperti otoritas di bidang finansial dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus jual beli data pribadi.