JATIMNET.COM, Surabaya – Kordinator Umum Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Syafiudin menegaskan pihaknya massa yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, menolak audiensi terkait tuntutan penolakan Omnibus Law berupa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Massa mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembatalan UU Cipta Kerja. "Tetap tuntutan kami adalah batalkan dan terbitkan Perppu Omnibus Law," ujar Syaifudin, Selasa, 20 Oktober 2020. 

Pihaknya akan terus melakukan aksi sampai tuntutan massa dipenuhi. "Kalau tuntutan tidak dipenuhi, jelas ini akan jadi gerakan kawan-kawan. Karena klasternya tidak hanya pekerja, tapi banyak seperti pertanahan dan lain-lain, bukan hanya buruh. Karena di undang-undang ini ada empat undang-undang yang disederhanakan," katanya. 

BACA JUGA: Diduga Bawa Bom Molotov, Pemuda Ikut Aksi di Depan Grahadi Diamankan

Sementara itu, seusai aksi unjuk rasa sekitar pukul 17.30, sejumlah mahasiswa menggelar salat gaib sebagai simbol matinya keadilan dan demokrasi akibat dari Omnibus Law. 

"Kami berdoa kepada Allah agar Omnibus Law dicabut. Salat Gaib sebagai bentuk berduka citanya kematian demokrasi di Indonesia," kata salah satu mahasiswa, Mohammad Ridho. 

Mahasiswa UPN Veteran Surabaya ini mengungkapkan Omnibus Law telah memasung rakyat dengan mengurangi hak-hak rakyat. "Banyak pasal-pasal Omnibus Law yang merugikan rakyat," katanya.