JATIMNET.COM, Probolinggo - Bupati Probolinggo Muhammad Haris berharap agar para jurnalis dapat berperan menjadi mitra strategis pembangunan yang objektif dan independen di daerah.

Hal ‎Itu disampaikannya saat menghadiri pengukuhan pengurus kelompok kerja jurnalis Kraksaan periode 2025-2028 di aula Universitas Zainul Hasan Genggong, Sabtu, 17 Mei 2025.

‎Menurut pria yang akrab disapa Gus Haris ini, peranan jurnalis tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi dan opini publik.

‎"Jurnalis harus bisa menjadi penyeimbang antara kritik dan solusi maupun pengawasan dan kontribusi," pesannya.

BACA: Jurnalis dan Polres Probolinggo Bagikan Sembako ke Korban Banjir Dusun Gilih

Gus Haris menyampaikan, para jurnalis diharapkan tidak hanya fokus pada objek yang diberitakan. Namun diharapkan, materi yang ditulis bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

‎Beberapa di antaranya terkait dengan masalah kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, persoalan stunting dan angka kematian ibu sekaligus angka kematian bayi di Kabupaten Probolinggo.

"Kabupaten Probolinggo di posisi keempat tertinggi angka kemiskinan di Jawa Timur. Ini tantangan nyata, bagaimana pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan para jurnalis sehingga bisa keluar dari permasalahan tersebut,"jelas Gus Haris.

Ia melanjutkan, para jurnalis diharapkan juga tetap profesional, menjunjung tinggi etika jurnalistik dan tidak larut dalam kepentingan kelompok dan kekuasaan.

BACA: Halal Bihalal, Freeport Indonesia Gelar Workshop AI bagi Jurnalis Gresik 

Sementara ketua pokja jurnalis Kraksaan terpilih, H Achmad Taufik menyampaikan bahwa Pokja memang dirancang sebagai wadah kolaborasi antara jurnalis lintas media dalam membangun daerah.

‎"Pokja ini sebagai ruang koordinasi, bukan hanya soal pemberitaan. Tetapi, juga menyikapi dinamika sosial yang terjadi di daerah," jelas Taufik. 

Ia berharap, selama masa kepemimpinannya Pokja jurnalis Kraksaan semakin profesional dan tetap menjadi pilar independen dalam mengawal pembangunan daerah.