JATIMNET.COM, Probolinggo - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Bagus Sunggono memastikan kebenaran survei BPS Provinsi Jatim yang menempatkan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah termiskin keempat di Jawa Timur.

Informasi tersebut disampaikan Bagus Sunggono saat melakukan diskusi bersama wartawan di Basecamp Journalist Centre, Gedung Islamic Centre Kraksaan, Kamis, 27 Februari 2020.

Bagus mengatakan indikator yang membuat Kabupaten Probolinggo masuk daerah termiskin di Jatim dilihat dari pengeluaran tiap keluarga. Indikator lainnya termasuk tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang menjadi strata yang dipakai sebagai sampel.

Urutan nomor 4 termiskin di Jatim, menurut Bagus, merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019.

BACA JUGA: Mulai 15 Februari 2020, Sensus Penduduk Bisa Dilakukan Secara Online

"Dari variabel-variabel yang ada, satu contohnya untuk konsumsi beras di Kabupaten Probolinggo termasuk ekstrem. Dikatakan ekstrem, karena konsumsinya banyak dan harganya juga tinggi," katanya.

Bagus menjelaskan konsumsi beras apabila dilihat dari pengeluaran tergolong besar. Begitu juga tingkat konsumsi tembakau atau rokok.

"Jadi meskipun dikatakan miskin, banyak masyarakat Probolinggo yang mengkonsumsi beras dan tembakau," katanya.

Atas fakta tersebut, Bagus menyarankan agar pemerintah daerah melalui instansi terkait mengontrol harga beras agar tidak terlalu tinggi. Tingginya harga beras akan berpengaruh terhadap keterangan yang disampaikan masyarakat saat petugas datang melakukan survei.

Menurutnya, kualitas survei juga akan dipengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Jika kualitas SDM rendah maka dimungkinkan jawaban atau keterangan yang disampaikan asal-asalan atau terkadang tidak jujur.

BACA JUGA: Sosialisasi Sensus Penduduk 2020, BPS Gandeng TNI dan Polri

Kepastian data survei yang menempatkan Kabupaten Probolinggo termiskin keempat di Jatim menepis anggapan Bupati Probolinggo yang meragukan keakuratan data tersebut saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, 23 Februari 2020.

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menyatakan data yang dirilis BPS Jawa Timur itu data lama. Ia mempertanyakan keakuratannya.

Menurutnya, 1.000 sampel data yang diambil secara acak itu data lama. Sehingga perlu diverifikasi faktual terhadap Basis Data Terpadu (BDT) yang terbaru.

KEMISKINAN. Kepala BPS Kabupaten Probolinggo, Saat Melakukan Diskusi Bersama Wartawan, di Basecamp Journalist Centre, Kraksaan.