Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru Diperkirakan Rp 466 Triliun

Hari Istiawan

Senin, 29 April 2019 - 21:10

JATIMNET.COM, Jakarta – Estimasi biaya untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40 ribu hektare di luar Pulau Jawa sekitar Rp466 triliun. Anggaran tersebut dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa turut bermigrasi ke ibu kota baru.

“Itu estimasi biaya untuk skenario pertama,” kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro saat rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Senin 29 April 2019.

Menurutnya, luas lahan 40.000 hektare dibutuhkan untuk migrasi seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri.

BACA JUGA: Jawa Timur dalam Kancah Korupsi Nasional

Dengan penduduk 1,5 juta, kata dia, unsur pemerintahan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen sehingga dibutuhkan lahan minimal 40 ribu.

Sedangkan untuk skenario kedua dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30 ribu hektare, dikalkulasi membutuhkan biaya Rp 323 triliun.

Dalam skenario kedua, jumlah orang yang bermigrasi yakni 870 ribu jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.

BACA JUGA: Dianggap Beratkan Petugas, Pemilu Serentak Perlu Evaluasi

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah dan sisanya oleh pihak swasta.

Bambang dalam jumpa pers juga menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan kendali penuh di pemerintah.

Ia juga mengungkapkan jika estimasi ini sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dinyatakan masih dalam batas yang wajar karena bisa melakukan kerja sama dengan BUMN atau swasta secara langsung.

BACA JUGA: Mantan Wali Kota Pasuruan Setiyono NgototTidak Melakukan Korupsi

Selain iut, juga bisa kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), untuk prasarana, infrastruktur, gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman.

Pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah. Masih diperlukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan "master plan" terkait pembangunan ini.(ant)

Baca Juga

loading...