JATIMNET.COM, Surabaya – Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur memastikan proses penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah reguler. Program tersebut secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem maupun rentan miskin yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan.

Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan, proses seleksi mengacu pada basis data kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama masyarakat yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2.

"Dari data ini kami mendapatkan siswa yang akan berlajar di Sekolah Rakyat (SR)," jelasnya kepada wartawan Jatimnet, Kamis, 16 Juli 2026.

Untuk memastikan data penerima sesuai kondisi di lapangan, Dinsos menerapkan sistem jemput bola. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diterjunkan langsung ke rumah calon peserta didik. Bila diperlukan, proses tersebut juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data.

BACA: Sekolah Rakyat Jatim Siapkan Kuota 5.380 Siswa pada Tahun Ajaran 2026/2027

"Petugas akan mendatangi langsung rumah warga yang masuk dalam kriteria usia sekolah berdasarkan data tersebut untuk dilakukan pemutakhiran. Sasaran utama kami adalah anak-anak yang putus sekolah atau belum bersekolah, bukan mengambil siswa yang sudah bersekolah di sekolah reguler," ujarnya.

Restu menegaskan Sekolah Rakyat juga memberikan kesempatan bagi anak yang sempat putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjang terakhir yang pernah ditempuh.

"Kalau ada anak yang sebelumnya putus sekolah di kelas 3 atau kelas 4, mereka tetap bisa melanjutkan pendidikannya di Sekolah Rakyat sesuai jenjang terakhir yang pernah ditempuh. Jadi mereka tidak harus mengulang dari awal," kata Restu.

BACA: Tidak Hanya Gratis, Sekolah Rakyat juga Bidik Penurunan Angka Kemiskinan 

Menurutnya, skema tersebut diharapkan mampu mengembalikan hak pendidikan anak-anak yang selama ini terkendala persoalan ekonomi sehingga mereka dapat kembali melanjutkan sekolah.

"Dari data ini kami sekarang fokus untul mencari siswa yang putus sekolah maupun tidak sekolah karena kondisi ekonomi yang dialami," terangnya.

Pada tahun ajaran 2026/2027, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan sekitar 5.380 kursi bagi peserta didik baru di 18 Sekolah Rakyat permanen dan 11 sekolah rintisan yang tersebar di berbagai daerah. Tiga sekolah permanen di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Jember bahkan telah memulai kegiatan belajar mengajar bersamaan dengan MPLS.