Bawaslu Surabaya Rekomendasikan Penghitungan Ulang di 8.146 TPS

Hari Istiawan

Minggu, 21 April 2019 - 22:16

JATIMNET.COM, Surabaya - Badan Pengawas Pemilu menyatakan rekomendasi penghitungan ulang suara Pemilu 2019 terhadap 8.146 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya Hadi Margo, rekomendasi ini murni dari pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

"Jadi tidak benar kalau itu ada kaitannya dengan laporan dari lima partai politik soal penggelembungan suara ke Bawaslu. Ini murni pengawasan kami saat pemungutan, penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK," kata Hadi Margo, Minggu 21 April 2019.

BACA JUGA: Bawaslu Surabaya Nilai Laporan Penggelembungan Suara Kurang Bukti

Hasil dari pengawasan tersebut, lanjut dia, Bawaslu Surabaya kemudian menggelar rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara Nomor 30/BA/K.JI-38/IV/2019.

Dari hasil rapat pleno kemudian ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara karena salah pengisian dan penjumlahan serta tanpa pengisian (kosong) pada formulir model C-KPU beserta kelengkapannya di tingkat TPS yang tersebar di Kota Surabaya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta jajarannya melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan.

BACA JUGA: PDIP Surabaya Bantah Lakukan Pengglembungan Suara 

"Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK," katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Muhammad Kholid mengatakan pihaknya sudah menerima surat rekomendasi tersebut dari Bawaslu. Hanya saja, lanjut dia, pihaknya belum bisa memutuskan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut karena harus menunggu rapat pleno KPU.

"Ini sedang akan dibahas di rapat pleno KPU," katanya.(ant)

Baca Juga

loading...