JATIMNET.COM, Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Sumardi mendukung usulan Fraksi Partai Golkar DPR RI agar pemerintah mengevaluasi besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurutnya, dana BOS yang selama ini diterima setiap lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belum mengakomodasi seluruh kebutuhan sekolah.

“Saya sebagai kader Partai Golkar tentunya mendukung usulan tersebut,” ujar Cak Sumardi, sapaan akrabnya, Jumat, 24 Juli 2026.

"Memang sudah ada pembiayaan melalui BOS dan sumber lainnya. Namun dalam praktiknya, masih ada kebutuhan sekolah yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi hanya dari anggaran tersebut," lanjutnya.  

Legislator dari Daerah Pemilihan Jombang, Kabupaten/Kota Mojokerto ini menilai, tidak terakomodasinya kebutuhan, membuat pihak sekolah menerapkan kebijakan tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Salah satunya, dugaan penyediaan paket kain seragam bagi siswa baru di SMAN Jogoroto dan SMAN Mojoagung, Kabupaten Jombang yang menimbulkan polemik.

Salah satu pemicunya, pihak sekolah disebut tidak memberikan disertai rincian maupun bukti pembayaran bagi wali murid yang mengambil paket kain seragam.

Sebagai lembaga publik, ia menegaskan, sekolah seharusnya memberikan informasi secara terbuka kepada wali murid.  

"Saya juga memahami bahwa sekolah memiliki keterbatasan fiskal sehingga berupaya mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan operasional. Persoalan ini perlu dilihat secara utuh," ujarnya.

Penyediaan paket kain seragam oleh sekolah dinilai sebagai wujud tidak terakomodasinya kebutuhan operasional dari dana BOS dan anggaran lain.

“Maka, saya mendukung agar dana BOS dikaji dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Mudah-mudahan nominalnya bisa ditingkatkan,” kata Sumardi.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji mengatakan bahwa dari hasil kajian yang dilakukan pihaknya, kebutuhan pendidikan yang layak mencapai sekitar Rp18 juta per siswa. Namun, dana BOS yang saat ini diberikan sebanyak Rp900 ribu.

"Dan hasil evaluasi kita, kajian kita, biaya yang layak yang bisa untuk meningkatkan pendidikan siswa menjadi menjadi maju, berkualitas, itu sekitar Rp 18 juta. Sementara, dana BOS yang diberikan oleh negara itu Rp 900 ribu," sebutnya.

Sekjen Partai Golkar ini mengatakan angka Rp 18 juta tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah komponen, yakni biaya operasional sekolah, biaya yang ditanggung pendidik, dan biaya yang ditanggung orang tua. Sebab itu, Golkar mendorong agar pemerintah meninjau kembali besaran dana BOS.

"Tentu kita bisa perdebatkan standar Rp 18 juta itu kelayakannya seperti apa. Kita memang memiliki standar yang tinggi, fraksi Partai Golkar," ucapnya.

Usulan tersebut, kata Sarmuji, akan dibawa dalam pembahasan RUU yang saat ini masih berproses di DPR.

"Ya nanti kita sisipkan (dalam RUU Sisdiknas). Dan intinya sudah ada sebenarnya, kerangkanya sudah ada di Undang-Undang Sisdiknas. Tinggal nanti kalau masih perlu ada yang kita sisipkan, kita perkuat, kita akan perkuat di Undang-Undang Sisdiknas tentang komponen biayanya," tuturnya.