JATIMNET.COM, Jombang – Aliansi Cipayung Plus Jombang yang terdiri dari perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan audiensi dengan Bupati Jombang Warsubi di Pendapa Kabupaten Jombang, Jumat siang, 12 September 2025.

Audiensi ini difokuskan untuk mengawal arah pembangunan daerah dan mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam proses kebijakan publik. Perwakilan GMNI, Daffa Raihan, mengapresiasi kebijakan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun ini tidak boleh berhenti di seremonial. 

"Kami minta Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) mengawal implementasinya secara serius agar tidak muncul pungutan liar yang justru membebani masyarakat," ucap Daffa yang juga Koordinator Cipayung Plus Jombang ini.

Ketua IMM Jombang Abdul Maliki menanyakan komitmen pemkab terhadap pendidikan inklusif. "Apa bentuk dukungan konkret Pemkab untuk Sekolah Rakyat sebagai pionir pendidikan alternatif di Jombang," kata Maliki.

Sedangkan Ketua HMI Jombang Farhan menyoroti persoalan kepegawaian, sebab angka tenaga honorer masih tinggi. "Apa langkah strategis pemkab untuk meregulasi ini," katanya.

Lalu Ketua PC PMII Jombang Asrorudin memberikan kritik mendalam terhadap implementasi program prioritas, seperti program 1 Dusun 1 Wirausaha masih belum memiliki peta jalan yang jelas.

"Kami juga menyoroti paradoks antara Asta Cita dan realitas pembangunan di lapangan," katanya.

Pertanyaan perwakilan aktivis mahasiswa Cipayung Plus ini diserahkan ke Bupati dengan diberikan judul 'Paradoks Asta Cita: Rencana Strategis dan Realitas Pembangunan Kab. Jombang'. 

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari ruang dialog berkelanjutan antara pemuda dan pemangku kebijakan dalam mengawal pembangunan Jombang yang inklusif dan berpihak pada rakyat.  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi kedepannya. Hal itu disampaikan Bupati Jombang Warsubi yang menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

"Pemkab terbuka terhadap kritik konstruktif. Kajian dari teman-teman mahasiswa akan kami jadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan program prioritas," katanya.