JATIMNET.COM, Gresik - Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Askab PSSI) Gresik sepakat dengan Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur yang mengusulkan agar kompetisi Liga tahun 2020 dihentikan dan diganti dengan kompetisi yang baru. Kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tahun 2020 terhenti akibat pandemi Covid-19 dan hingga kini belum jelas kelanjutannya.

"Lebih baik diawali lagi kompetisi liga baru untuk 2021. Sebab kontrak semua pemain dan klub sudah tidak berlaku lagi, percuma saja kalau diteruskan," kata Executive Committee (Exco) PSSI Gresik Rofiqi, Kamis, 14 Januari 2021.

Menurutnya, untuk kelanjutan kompetisi liga tahun 2021 harus dimulai yang baru lagi dan sia-sia jika melanjutkan kompetisi tahun 2020 yang sudah berlalu.

BACA JUGA: PSSI Jatim Usul Liga Musim 2020 Dihentikan

"Namun PSSI pusat tidak tegas untuk memutuskan pemberhentian kompetisi liga tahun 2020. Karena tahun 2020 sudah tidak ada kompetisi lagi, sudah berlalu," ujar dia.

Bahkan, menurutnya, dari klub-klub liga sudah mengembalikan keputusan kepada para pemain untuk tetap di klub asal atau pindah ke klub lainnya. 

"Untuk itu lebih baik di kompetisi 2021 putar baru saja dan tidak usah melihat ke belakang lagi," katanya.

Sementara program 2021 Askab PSSI Gresik yang paling dekat adalah Kongres Askab PSSI Gresik bulan depan. "Untuk prestasi terdekat adalah persiapan ke Pekan Olahraga Provinsi pada 2022 mendatang," katanya.

BACA JUGA: Soal Lanjutan Liga 1, Ketua PSSI: Kita Tunggu Izin Kepolisian

Sebagai catatan, Askab PSSI Gresik masih berpangku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keberlangsungan program.

"Kalau ngomong angaran, Askab PSSI Gresik sangat minim. Hibah dari pemda 2020 kemarin Rp5 juta sementara pengajuan 2021 Rp100 juta," ujar Rofiqi yang juga calon Ketua Askab PSSI Gresik.

Sementara itu, terpisah Sekretaris Askab PSSI Gresik Syamsul Arifin mengatakan untuk saat ini sudah melakukan persiapan kongres pemilihan ketua umum.

"Secepatnya, kongres paling tidak bulan Februari sampai Maret 2021 agar ketua umum baru bisa mendapatkan Surat Keputusan (SK) untuk mendapatkan anggaran (APBD)," ucapnya.