JATIMNET.COM - Pemerintahan transparan sering menjadi salah satu indikator penting keberhasilan sebuah daerah. Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah daerahnya, berbagai program pembangunan lebih mudah dijalankan, partisipasi publik meningkat, dan hubungan antara warga dengan institusi publik menjadi lebih sehat.

 

Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik dapat memunculkan sikap apatis, berkurangnya partisipasi warga, hingga meningkatnya keraguan terhadap kebijakan yang sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat.

 

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan, muncul pertanyaan menarik: apa sebenarnya yang membuat sebuah pemerintah daerah dipercaya oleh warganya?

 

 

Kepercayaan Publik Menjadi Modal Sosial yang Bernilai

 

Dalam kajian tata kelola pemerintahan, kepercayaan publik sering disebut sebagai social capital atau modal sosial.

 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam berbagai laporan tata kelola publik menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat berhubungan erat dengan efektivitas pelayanan publik, kepatuhan terhadap kebijakan, serta kualitas demokrasi.

 

Di Indonesia, pentingnya kepercayaan publik juga terlihat dari meningkatnya perhatian masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan.

 

Data Badan Pusat Statistik melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) tahun 2024 menunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi

Indonesia mencapai 3,85 pada skala 0–5. Nilai tersebut menggambarkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku antikorupsi dan tata kelola yang bersih.

 

Artinya, masyarakat kini semakin memperhatikan bagaimana kebijakan dibuat, anggaran digunakan, dan pelayanan diberikan.

 

 

Pelayanan Publik yang Baik Menjadi Faktor Utama

 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengalaman langsung masyarakat terhadap layanan publik menjadi salah satu faktor terbesar dalam membangun kepercayaan.

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat Indeks Pelayanan Publik nasional pada tahun 2024

berada dalam kategori baik dengan skor rata-rata di atas 4 dari skala 5 pada banyak instansi dan pemerintah daerah yang dievaluasi.

 

Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akses kesehatan yang mudah, perizinan yang sederhana, hingga infrastruktur yang terawat menjadi pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari.

 

Warga biasanya menilai pemerintah berdasarkan apa yang mereka alami secara langsung. Jalan yang baik, taman kota yang terawat, layanan rumah sakit yang responsif, dan proses administrasi yang tidak berbelit sering kali lebih berpengaruh dibanding kampanye komunikasi yang besar.

 

Karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang.

 

 

Transparansi Membuat Masyarakat Merasa Dilibatkan

 

Selain pelayanan, keterbukaan informasi menjadi faktor yang semakin penting di era digital. Indonesia memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.

 

Perkembangan teknologi membuat kebutuhan akan transparansi semakin tinggi. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 221,56 juta orangatau sekitar 79,5 persen populasi nasional.

 

Dengan akses informasi yang begitu luas, masyarakat tidak lagi hanya ingin mengetahui hasil pembangunan. Mereka juga ingin memahami prosesnya.

 

Warga ingin mengetahui bagaimana anggaran digunakan, bagaimana proyek dijalankan, dan bagaimana pemerintah mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

 

Ketika informasi tersedia secara terbuka dan mudah dipahami, kepercayaan publik cenderung meningkat karena masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan.

 

 

Teknologi Membantu Meningkatkan Akuntabilitas

 

Transformasi digital juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurut Kementerian PANRB, nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional tahun 2024 mencapai 3,46 dalam kategori baik.

 

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan teknologi dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan.

 

Banyak pemerintah daerah kini menyediakan layanan daring, aplikasi pengaduan masyarakat, portal informasi publik, hingga sistem pemantauan pembangunan yang dapat diakses warga.

 

Keberadaan teknologi membuat proses pelayanan lebih cepat sekaligus menciptakan jejak administrasi yang lebih mudah diawasi.

 

Dalam banyak kasus, masyarakat lebih percaya pada sistem yang terbuka dan dapat dipantau dibanding proses yang berlangsung tanpa informasi yang jelas.

 

Karena itu, digitalisasi pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas.

 

 

Integritas Tetap Menjadi Faktor yang Tidak Tergantikan

 

Meski teknologi dan transparansi penting, integritas tetap menjadi unsur paling mendasar dalam membangun kepercayaan publik.

 

Laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 dari Transparency International menunjukkan Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan berada pada peringkat 99 dari 180 negara. Data ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat integritas sektor publik masih menjadi agenda penting secara nasional.

 

Masyarakat cenderung memberikan kepercayaan lebih tinggi kepada institusi yang menunjukkan konsistensi antara kebijakan dan tindakan.

 

Kepercayaan tidak dibangun melalui satu program atau satu periode kepemimpinan. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab dalam jangka panjang.

 

Karena itu, daerah yang berhasil mempertahankan integritas biasanya memiliki hubungan yang lebih kuat dengan masyarakatnya.

 

Pada akhirnya, pemerintahan transparan bukan sekadar soal membuka data atau menggunakan teknologi terbaru. Kepercayaan warga lahir ketika pelayanan berjalan baik, informasi mudah diakses, proses pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan, dan integritas menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.

 

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kritis, kepercayaan publik tetap menjadi fondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.