JATIMNET.COM, Probolinggo - Pemerintah Kota Probolinggo, mampu menurunkan angka kemiskinan lebih dari 0,5 persen. Itu terungkap, saat rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), di Puri Manggala Bakti, Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Senin 24 Juli 2023.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Agus Hartadi mengatakan, parameter mengukur kemiskinan selalu berubah dari waktu ke waktu. Jika sebelumnya, makan dua kali dianggap tidak miskin atau cukup, bisa jadi di masa sekarang makan dua kali sehari dianggap miskin.

"Karena itu, penting untuk mencermati setiap parameter pengukur kemiskinan sehingga kita bisa lebih tepat mengatasi permasalahan laten ini,"ujarnya.

Agus mengingatkan, jika gaya hidup masyarakat saat ini telah berubah. Karena itu ia menilai, strategi mengatasi kemiskinan, juga mesti berubah.

“Kemarin saja, konser Coldplay meski sekian belas juta, ternyata laku di pasaran. Itu menunjukkan skala prioritas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya juga berubah. Karena itu adanya TKPKD ini saya harap bisa menelusuri hal tersebut,”pesannya.

Senada dikatakan Plt Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo, Whestia Kristiantin. Ia menyebut, saat ini kemiskinan lebih dimaknai sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memelihara dirinya sendiri.

“Juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya,” jelasnya.

Whestia menyinggung, perihal sulitnya menekan laju kemiskinan di Kota Probolinggo. Namun dengan kerja bersama antara pemerintah dan segenap lapisan masyarakat, Kota Probolinggo mampu menurunkan angka kemiskinan lebih dari 0,5 persen.

“Ada banyak srategi penanggulangan kemiskinan, yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemkot Probolinggo. Seperti pelatihan kerja, bantuan sosial bagi masyarakat dan lain-lain,”paparnya.

Whestia berharap, adanya TKPK mampu sinergi dan keselarasan, dalam pembagian tugas guna memudahkan rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan.

“Ada 60 undangan yang masuk dalam keanggotaan TKPK Kota Probolinggo. Mereka berasal dari unsur perangkat daerah, TP PKK, Baznas, Forum CSR hingga para TKSK kecamatan,"pungkasnya.