JATIMNET.COM, Surabaya - Jawa Timur diklaim masih menarik bagi para investor karena situasi ekonominya dinamis. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono yang juga selaku Ketua Satuan
Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Satgas PPB) Jawa Timur.

"Kondisinya dinamis, yakni tumbuh sebesar 5,52 persen di semester I Tahun 2018 sehingga masih sangat menarik bagi para investor yang ingin melakukan investasi," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, seperti dikutip Antara, Jumat, 26 Oktober 2018.

Heru mengatakan Jatim boleh diibaratkan sebagai gadis cantik di mata investor karena tingkat kemudahan berbisnisnya menduduki peringkat pertama nasional meski persoalan lambatnya realisasi investasi di kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan.

Tumbuhnya perekonomian Jatim didongkrak tiga lapangan usaha utama yang dominan, yakni sektor industri pengolahan dengan memberikan kotribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 29,37
persen. "Berikutnya, sektor perdagangan sebesar 18,47 persen serta sektor pertanian sebesar 12,37 persen," katanya.

Begitu juga dengan inflasi, yakni tercatat hingga September 2018 sebesar 1,78 persen 'year-to-date' (YTD) di bawah rata-rata nasional sebesar 1,94 persen. Untuk capaian investasinya, kata dia, Jatim juga menunjukkan tren positif yang tergambar dari total minat investasi di semester I tahun 2018 sebesar Rp 49,11 triliun, atau meningkat 8,48 persen dibanding semester I tahun 2017 sebesar Rp 45,27 triliun.

Sedangkan, total realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun PMDN Nonfasilitas pada semester I tahun 2018 tercatat sebesar Rp 95,95 triliun, atau meningkat 22,79 persen
dibanding semester I tahun 2017 sebesar Rp 78,14 triliun.

"Gambaran tersebut membuktikan bahwa Jatim masih sangat menarik untuk berinvestasi. Peningkatan investasi memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai pendongkrak pembangunan ekonomi suatu daerah," katanya.

Namun, mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Jatim ini juga mengaku bahwa persoalan koordinasi, integrasi dan standarisasi antardaerah belum berjalan dengan baik. Standarisasi pelayanan maupun proses administrasi urus izin investasi, lanjut dia, di setiap daerah memiliki format atau standar formulir berbeda, padahal jika sama maka izinnya cepat terselesaikan.

"Oleh sebab itu Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha diharapkan mampu menjadi pintu masuk bahwa efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha penentu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, serta ketimpangan antardaerah maupun antarkelompok pendapatan," katanya.