Reporter
Dyah Ayu PitalokaSabtu, 1 Juni 2019 - 11:38
JATIMNET.COM, Surabaya– Sedikitnya 5.896 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di 39 Lapas/ Rutan se-Jatim mendapat remisi khusus hari raya Idul Fitri. 83 di antaranya dinyatakan langsung bebas.
Jumlah ini bisa bertambah lantaran ada usulan susulan.
Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Pargiyono menjelaskan, jumlah itu berdasarkan data WBP dan Anak Pidana yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri, serta telah disetujui dan memperoleh keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan pada 31 Mei lalu.
“Jumlah remisi yang didapatkan bervariasi, pada tahun ini paling rendah 1 bulan dan paling banyak 2 bulan,” katanya, Jumat 31 Mei 2019, dalam siaran pers yang diterima Jatimnet.
BACA JUGA: Upaya Deradikalisasi di Lapas Surabaya Bisa Jadi Pilot Project
Saat ini ada 28.861 WBP yang menghuni Lapas/ Rutan di Jatim.
Dari jumlah itu, sebanyak 5.813 WBP mendapatkan Remisi Khusus I. Artinya, penerima remisi masih harus menjalani sisa masa hukuman.
“Sedangkan yang langsung bebas atau masuk aktegori Remisi Khusus II ada 83 orang,” tuturnya.
Meski begitu, Pargiyono mengungkapkan jumlah itu kemungkinan akan bertambah. Pasalnya, masih ada beberapa WBP diususulkan usulannya.
BACA JUGA: Eks Napiter Buka Puasa Bersama di Lapas Surabaya
Karena dari hasil inventarisasi dan pendataan ulang, masih banyak WBP yang sudah memenuhi syarat namun belum masuk ke sistem.
“Beberapa UPT yang jumlah penghuninya sedikit sudah mengirimkan usulan susulan, yang WBP-nya ribuan masih dalam proses pendataan,” terangnya.
Karena termasuk remisi khusus, WBP harus memenuhi syarat administratif dan substantif. Syarat administratifnya, WBP mutlak beragama Islam dan sudah menjalani minimal 6 bulan masa hukuman.
Sedangkan substantifnya, WBP harus mengikuti pembinaan dengan baik dan tidak pernah melakukan tindakan indispliner.
BACA JUGA: Lapas Tulungagung tak Usulkan Narapidana Korupsi dapat Remisi
Perlu diketahui, sejak 2018 lalu, sistem pemberian remisi tersambung langsung ke Ditjen Pemasyarakatan, secara online.
Sehingga tidak lagi melalui Divisi Pemasyarakatan di Kanwil. Namun, Divisi Pemasyarakatan tetap mendapatkan tembusan dari para kepala UPT. (Humas Kemenkumham Jatim).
