JATIMNET.COM, Probolinggo - Proses pendistribusian kartu tani di Kabupaten Probolinggo mulai dilakukan, baik melalui Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta beberapa balai desa setempat.

Sekadar informasi, kartu tani ini berfungsi memudahkan para petani, saat melakukan proses pembelian pupuk bersubsidi.

Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bina Usaha Tani, DKPP Kabupaten Probolinggo, Arif Kurniadi mengatakan, percetakan dan pendistribusian Kartu Tani menjadi tanggungjawab BNI.

Sedangkan DKPP, bertugas sebagai penyedia data petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi lewat E-RDKK. "Jadi datanya online ke Kementan RI, kemudian diserahkan oleh Kementan ke BNI untuk dicetak," katanya, Sabtu 20 Maret 2021.

Baca Juga: Diduga terkait Kartu Tani, Pembelian Pupuk Subsidi Menurun 90 Persen

Terkait pembagian Kartu Tani, lanjut Arif, pihaknya hanya membantu proses penyalurannya. Dimana periode bulan Maret ini, BNI akan menyalurkan 29.480 Kartu Tani di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

“BNI juga menyalurkan Kartu Tani ini di kantor BPP mulai 8 hingga 24 Maret 2021. Sementara untuk wilayah Kecamatan Tiris dan Krucil penyalurannya dilakukan di beberapa balai desa,” jelasnya.

Arif menegaskan,  Kartu Tani diterbitkan oleh Pemerintah agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani. Tujuannya agar kedepan tak ada lagi, masalah petani tak kebagian jatah pupuk bersubsidi.

“Tapi sampai sekarang, Kartu Tani ini masih belum berlaku, karena belum semua dicetak oleh BNI dan belum semua kios pupuk memiliki alat/mesin pembacanya,” ujarnya.

Baca Juga: Pembelian Pupuk Subsidi Menggunakan Kartu Tani Rawan Gejolak

Sementara di Kantor BPP Kecamatan Kraksaan, sebanyak 408 kartu tani tercetak, telah diberikan kepada petani yang sudah terdaftar dalam E-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Penyuluh BPP Kecamatan Kraksaan, Priyo Basuki mengatakan, dalam pendistribusian kartu tani banyak undangan kembali, karena statusnya sudah bukan pemilik lahan (sewa). Hal tersebut terjadi, lantaran data yang dipakai BNI merupakan data lama tahun 2018, sehingga begitu ada perubahan tidak tersampaikan.

“Kesulitannya untuk NIK, banyak yang tidak sama antara yang tercetak pada Kartu Tani dengan KTP. Ini harus diperbaiki dengan input data sesuai dengan NIK yang ada di KTP,”katanya.

Priyo pun berharap, agar kedepan data petani yang digunakan untuk pencetakan Kartu Tani, bisa diupdate setiap tahunnya. “Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Kartu Tani ini, petani benar-benar bis membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Oleh karenanya, data ini selalu diupdate. petani harus selalu koordinasi dan aktif kepada kelompok tani,” terangnya.