JATIMNET.COM, Surabaya - Hingga akhir Juli 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mencatat setidaknya 15 daerah yang telah menyatakan siaga, dan tanggap darurat kekeringan.

Kepala BPBD Jawa Timur, Suban Wahyudi mengatakan, 15 kabupaten tersebur diantaranya, Magetan, Tulungagung, Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto, Tuban, dan Nganjuk. Kemudian Kabupaten Pasuruan, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, Sampang, Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso.

"Kabupaten ini harus didroping air," ujar Suban saat ditemui di Kantor BPBD Jawa Timur, Jumat 26 Juli 2019.

BACA JUGA: Kekeringan, Warga Tegalsiwalan Probolinggo Didroping Air Bersih

Sebenarnya hingga saat ini pengedropan air ke kabupaten yang membutuhkan lebih dari 15 daerah. BPBD Jawa Timur mencatat setidaknya ada 20 kabupaten yang meminta suplai air bersih. Sisanya lima kabupaten belum menyatakan status tanggap darurat.

Suplai air ini, lanjut Suban, dikirim melalui mobil tangki dengan kapasitas 5000-6000 liter per desa per hari. "Hasil pemetaan dari 38 kabupaten, yang alami kekeringan 28 kabupaten. Sudah ada 20 kabupaten yang dropping air. Itu 172 desa, dan 78 kecamatan," ungkapnya.

Hasil pemetaan yang dilakukan, 28 kabupaten telah dibagi sesuai kriteria status keringnya. Yakni 24 kabupaten kering kritis, dan empat daerah kering langka. Dengan rincian ada 566 desa di 180 kecamatan yang kering kritis. Kemudian 236 desa di 93 kecamatan kering langka, dan 20 desa di 14 kecamatan alami kering terbatas.

BACA JUGA: 55 Daerah di Indonesia Siaga Darurat Kekeringan

"Kami memang membagi tiga kategori kering, kering langka terbatas yakni ketersediaan air per orang per hari hanya 30-60 liter dengan jarak ambil dari rumah 500 meter. Kedua kering langka itu ketersediaan air bagi masyarakatnya hanya 10-30 liter saja, dengan jarak ambil antara 500 sampai tiga kilometer. Terakhir kering kritis, ketersediaan air kurang dari 10 liter per orang per hari dengan jarak air lebih dari tiga kilometer," terang Suban.

Sampai saat ini, BPBD Jawa Timur belum menetapkan status tanggap kekeringan. Artinya anggaran yang disediakan masih mencukupi untuk menyuplai air bersih kepada desa yang membutuhkan.

"Sekarang ini masih awal musim kemarau. Nanti puncaknya baru sekitar Agustus," tandasnya.