JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa turut angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Madiun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menghormati langkah komisi antirasuah dalam menindaklanjuti dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun beserta 14 orang yang lain, termasuk di antaranya pejabat dan pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

Dalam proses hukum, Khofifah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK. Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jatim ditegaskannya tidak akan mencampurinya.

"Kami serahkan kepada tim penegak hukum dari KPK," kata Khofifah singkat usai menghadiri sebuah acara di Dinas Pendidikan Jawa Timur, Selasa, 20 Januari 2026.

BACA: Kena OTT Dibawa ke Gedung KPK, Ini Kata Wali Kota Madiun

Saat ditanya mengenai langkah lanjutan Pemprov Jatim pasca-OTT tersebut, termasuk pengisian jabatan Wali Kota Madiun apabila status hukum Maidi berlanjut, Khofifah belum memberikan keterangan lebih jauh.

Wali Kota Madiun Maidi menjadi satu dari 15 orang yang terjaring OTT oleh KPK di Kota Madiun, Senin, 19 Januari 2026. Selain Maidi, KPK mengamankan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Madiun dan pihak swasta dalam OTT itu.

Berdasarkan informasi awal, OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.

Meski demikian, KPK menegaskan masih akan mendalami lebih lanjut konstruksi perkara, termasuk peran masing-masing pihak yang diamankan.