JATIMNET.COM, Mojokerto – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung kandang Kelompok Ternak Lembu Makmur di Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu sore, 11 Mei 2022.

Khofifah meminta agar tidak melakukan aktivitas keluar masuk sapi potong ke wilayah yang terpapar wabah virus Foot and Mouth Disease (FMD) seperti di Kabupaten Mojokerto.

"Hewan ternak yang positif (Penyakit PMK) tidak boleh keluar, yang di luar (daerah lain) juga tidak boleh masuk. Jadi supaya tidak ada transmisi dari PMK," ucapnya.

Ia meminta dilaksanakannya karantina kandang yang dilakukan para peternak untuk antisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ini. Sebab, di Kabupaten Mojokerto tak sedikit sapi potong yang terkonfirmasi positif PMK.

BACA JUGA: PMK Mewabah, Presiden Instruksikan Lockdown Hewan Ternak

"Sebenarnya penanganannya hampir sama dengan Covid-19. Bedanya ini menyerang sapi, jadi kita harap isolasinya berbasis kandang, termasuk karantinanya berbasis kandang," ucap Khofifah.

Menurutnya, penanganan wabah PMK di Jawa Timur terbilang cukup cepat dengan pemberian suntikan terhadap sapi-sapi yang terkonfirmasi dengan suntikan obat analgesik, antipiritik (obat anti demam), antihistamin, vitamin, dan antibiotik.

Tak hanya itu, penyemprotan disinfektan tetap dilakukan di setiap titik pasar hewan selama dilakukan penutupan.

"Semoga proses ini bisa berjalan dengan baik. Satu lagi, penyemprotan disinfektan di semua pasar hewan yang ditutup juga akan digalakkan, sehingga saat kembali dibuka kandang bersih, hewan sudah sehat bisa kembali normal," katanya.

BACA JUGA: Deteksi PMK, DKPP Surabaya Terjunkan Dokter Periksa Hewan Ternak

Selain itu, pihaknya juga meminta ketersediaan obat dari Kementerian Pertanian agar segera dimaksimalkan. Khofifah juga berterimakasih terhadap Konjen Australia yang turut langsung melihat kondisi peternak sapi di Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.

"Terima kasih karena dari pemerintah Australia akan membantu obat-obatan melalui Kementerian Pertanian. Tapi misalnya kemudian dikoordinasikan ada yang langsung bisa dikirim ke Jawa Timur juga lebih bagus, seperti antibiotik, analgesik dan vitamin," ia membeberkan.

Mengenai status Kejadian Luar Biasa (KLB), Khofifah menyebut kebijakan penentuan status KLB tersebut merupakan otoritas pemerintah pusat.

"Kalau status (KLB) itu Kementerian Pertanian yang punya otoritas namun kita menangani secepat mungkin dan semaksimal mungkin dengan melibatkan Pusvetma (Pusat Venteriner Farma) di Surabaya," ia memungkasi.