JATIMNET.COM, Surabaya – Kabar bohong atau hoaks yang menyebar di media sosial berpotensi meningkat saat menjelang pilkada 2024 mendatang. Karena itu,anggota Dewan Pers Sapto Anggoro mengatakan bahwa langkah antisipasi perlu dilakukan. 

Menurut dia, pihak terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun aparat penegak hukum perlu bekerja ekstra untuk mengantisipasi penyebaran hoaks. Sebab para penyebarannya disinyalir mempunyai cara-cara khusus dalam menjalankan aksinya. 

Apabila penyebaran hoaks melalui media massa, Ninik Rahayu, anggota lain dari Dewan Pers menyatakan bahwa pihaknya siap dilibatkan. Salah satunya dalam proses pembuatan aturan terkait dan pemberitaan pemilu. 

Baca Juga : Mantan Wali Kota Rukmini Mengaku Siap Maju Pilkada Kota Probolinggo 2024

“Kami tidak punya kewenangan untuk membuat aturan. Tetapi jika dilibatkan, kami bisa memahami substansinya sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan potensi pelanggaran pada aspek pemberitaan,” ujar Ninik dikutip dari laman resmi Dewan Pers, Kamis, 12 Januari 2023.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo menyatakan bahwa informasi hoaks terkait pemilu merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak.

Apalagi, pada tahun 2019  informasi hohong itu meningkat 60 persen saat menjelang pemilu. “Isunya macam-macam. Soal DPT (daftar pemilih tetap) yang muncul beberapa versi, lalu KTP seseorang bertebaran di mana-mana,” ujar Dedy.

Baca Juga : Presiden PKS Kembali ke Jatim, Irwan Setiawan Optimis Raih Kemenangan di Pemilu 2024

Ia mengutarakan, tugas utama polisi adalah mengamankan seluruh tahapan pemilu hingga selesai. Harapannya tentu saja agar pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses.

Untuk itu, Polri akan menginisiasi diskusi kelompok terarah (FGD) dalam waktu dekat. FGD ini akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan dan pemberitaan pemilu.