akademisi-desak-presiden-segera-keluarkan-perppu-kpk
PENDIDIKAN, 14/10/2019 Akademisi Desak Presiden Segera Keluarkan Perppu KPK
Herlambang menegaskan presiden memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk mengeluarkan Perppu KPK.
pusat-kajian-anti-korupsi-di-surabaya-desak-perppu-kpk
HUKUM, 10/10/2019 Pusat Kajian Anti Korupsi di Surabaya Desak Perppu KPK
"Opsi penerbitan Perppu KPK kami pilih sebagai bentuk agenda penguatan KPK dan memenuhi janji politik Nawa Cita Jokowi".
gabungan-akademisi-dan-budayawan-tagih-janji-jokowi-keluarkan-perppu-kpk
NASIONAL, 05/10/2019 Gabungan Akademisi dan Budayawan Tagih Janji Jokowi Keluarkan Perppu KPK
Perppu merupakan langkah konstitusional menurut pertimbangan subjektif presiden, sehingga tidak akan dapat digunakan untuk menjatuhkannya.
icw-skandal-korupsi-dpr-ri-diduga-jadi-motivasi-pelemahan-kpk
NASIONAL, 22/09/2019 ICW: Skandal Korupsi DPR-RI Diduga Jadi Motivasi Pelemahan KPK
Dari tahun 2014-2019, ICW mencatat ada 23 orang anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.
tolak-revisi-uu-kpk-mahasiswa-unair-demo-di-dprd-jatim
BERITA, 14/09/2019 Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Unair Demo di DPRD Jatim
RUU tersebut melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang selama ini terdepan dalam memberantas kasus korupsi.
sejumlah-pemuda-mojokerto-aksi-dukung-revisi-uu-kpk
DAERAH, 13/09/2019 Sejumlah Pemuda Mojokerto Aksi Dukung Revisi UU KPK
Revisi UU KPK merupakan bentuk pengembalian semangat dan cita-cita dasar pada saat pertama kali KPK dibentuk.
wadah-pegawai-kpk-jangan-sampai-kpk-mati-di-era-jokowi
NASIONAL, 07/09/2019 Wadah Pegawai KPK: Jangan Sampai KPK Mati di Era Jokowi
Setidaknya terdapat beberapa pasal yang memungkinkan KPK menjadi mati suri karena menghilangkan independensi lembaga yang berdiri sejak 2002 silam itu.
ini-pasal-paling-kontroversial-dalam-revisi-uu-kpk-menurut-icw
NASIONAL, 07/09/2019 Ini Pasal Paling Kontroversial dalam Revisi UU KPK Menurut ICW
Salah satu pasal yang paling kontroversial adalah KPK dapat menghentikan penyidikan kasus korupsi setelah melebihi waktu satu tahun.