JATIMNET.COM, Surabaya - Sudah dua bulan sejak musyawarah wilayah (Muswil) kepengurusan DPW PPP Jawa Timur ditetapkan. Partai berlambang Ka'bah itu tidak juga memiliki pengurus hingga sekarang.

Sebenarnya tim formatur hasil Muswil PPP Jawa Timur sudah mengeluarkan susunan kepengurusan yang baru. Hanya saja hingga sekarang surat keputusan (SK) kepengurusan DPW PPP Jatim periode 2021/2026 dari DPP PPP belum keluar.

Juru bicara Tim Formatur, Suhermin Abdul Muhaimin mengatakan, usulan kepengurusan hasil Muswil PPP sudah disampaikan oleh tim formatur sebelum 20 hari setelah Muswil.

Ia berharap segera ada SK dengan nama-nama kepengurusan yang sesuai dengan rekomendasi tim formatur. "Setelah 20 hari Muswil harusnya sudah ada keputusan. Tetapi ini sudah lebih dari satu bulan," ujarnya, Selasa 24 Agustus 2021.

Beberapa waktu belakangan memang tersiar kabar yentang rumor bahwa kepengurusan DPW PPP yang akan di SK-kan oleh DPP PPP adalah nama-nama baru. Tidak seperti yang direkomendasikan tim formatur.

Suhermin angkat bicara soal itu. Menurutnya, akan ada perlawan bila memang nama-nama kepengurusan tidak sesuai dengan yang diusulkan formatur.

"Kalau sampai ini (nama di luar usukan tim formatur) yang terjadi, maka kami akan melakukan gugatan. Seluruh DPC PPP di Jatim juga akan melawan. Kami akan terus melakukan upaya konfrontatif bila DPP tidak on the track," tegasnya.

Anggota Tim Formatur Zuman Malaka menambahkan, Muswil merupakan forum tertinggi di DPW. Harusnya yang disahkan DPP sesuai dengan usulan tim formatur.

Usulan tim formatur sebagai calon ketua DPW PPP Jatim periode 2021/2026 yakni Musyafak Noer, H Rofiq, RA Latief dan Ahmad Baidowi. Karenanya DPP harus memilih satu di antara empat nama tersebut, bukan nama lain.

"Kalau DPP memilih nama di luar empat itu, lalu landasannya apa. Sebab, sesuai muswil dan peraturan organisasi (PO) usulan kepengurusan harus dari formatur," kata Ketua DPC PPP Kabupaten Sidoarjo ini.

Ia mendorong DPP PPP segera mengeluarkan SK kepengurusan sesuai rekomendasi tim formatur. Dirinya tidak ingin muncul gugatan yang justru menjadi preseden buruk bagi partai.

"Sikap DPP dengan tidak menurunkan SK ini merugikan partai. Karena sebentar lagi ada tahapan pemilu. Apalagi, kemudian DPP membuat keputusannya sendiri," tegasnya.