JATIMNET.COM, Surabaya – Indonesia dapat dikatakan terlambat membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Tiga negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Filipina sudah lebih dahulu memiliki undang-undang perlindungan data pribadi.

SAFEnet menyampaikan, setidaknya 110 negara di seluruh dunia telah memiliki undang-undang khusus perlindungan data pribadi. Sementara tiga di antaranya adalah anggota ASEAN.

"Jelas ini (RUU Perlindungan Data Pribadi) sangat mendesak sekali," ujar anggota SAFEnet Ika Ningtyas usai menghadiri acara diskusi Aman Internetan untuk Perempuan di Surabaya, Sabtu 16 Maret 2016.

BACA JUGA: Komnas Perlindungan Anak Siapkan Pendampingan

Di era digital seperti saat ini, banyak sekali data-data pribadi menjadi syarat aktivasi sebuah produk. Transportasi atau pinjaman daring misalnya, setiap orang pasti akan memasukkan alamat email, nomor telepon dan alamat rumah sebelum menggunakannya.

Sementara di satu sisi, regulasi belum mengikat kuat. Orang dengan mudah mengunduh data pribadi dan menyebarkannya. Banyak kasus yang terjadi dan selama ini belum bisa ditindak secara hukum, karena belum ada ada undang-undangnya.

“Kita bisa melihat misalnya kasus karena pelanggaran atau pencurian data pribadi, kemudian berbuntut pada kekerasan perempuan," jelasnya.

BACA JUGA: Indonesia Butuh Undang-Undang Perlindungan Hewan

Kasus pencurian data yang berujung pada aksi kekerasan maupun pelecehan perempuan seperti itu tidak terjadi satu dua kali saja. Menurut Ika, dalam catatan komnas perempuan dikabarkan telah masuk 97 kasus aduan penyebaran data pribadi yang berujung pada kekerasan dan ancaman. Jumlah itu yang muncul, selebihnya ada ratusan pencurian data belum terungkap.

Eropa sudah serius membahas perlindungan data pelanggan ini. Banyak negara mulai sadar pentingnya perlindungan privasi dan memasukkan menjadi sebuah tanggung jawab. Mereka berlomba menyelesaikan RUU-nya.

"Kami berharap bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi bisa segera disahkan. Dan siapapun nanti presiden yang akan terpilih, menjadikannya sebagai prioritas, begitu juga DPR," tandas Ika.