JATIMNET.COM – Hampir tiga pekan setelah kebakaran besar melanda kawasan permukiman atas air di Kampung Bahagia, Sandakan, Sabah, Malaysia, ribuan warga dilaporkan masih menjalani masa pemulihan di sejumlah pusat penampungan sementara.

 

Pemerintah Malaysia hingga kini masih melakukan pendataan kebutuhan korban dan penanganan lanjutan pascakebakaran yang menghanguskan sekitar 1.000 rumah warga.

 

Peristiwa itu terjadi pada Minggu dini hari, 19 April 2026, di kawasan rumah panggung padat penduduk yang berada di pesisir Sandakan, negara bagian Sabah. Kebakaran dengan cepat menyebar ke permukiman lain karena mayoritas bangunan terbuat dari kayu dan berdiri berdempetan di atas perairan.

 

Data otoritas Sabah menyebut lebih dari 9.000 warga terdampak akibat kebakaran tersebut. Banyak keluarga kehilangan seluruh harta benda karena api meluas hanya dalam waktu singkat. Hingga awal Mei 2026, sebagian korban masih bertahan di lokasi pengungsian sambil menunggu kepastian bantuan dan pemulihan tempat tinggal.

 

Petugas pemadam kebakaran Sabah sebelumnya menyatakan proses pemadaman mengalami kendala karena akses menuju lokasi cukup sempit dan kondisi permukiman berada di atas air. Angin kencang juga disebut mempercepat penyebaran api ke rumah-rumah lain di kawasan tersebut.

 

Kebakaran Kampung Bahagia menjadi salah satu insiden terbesar yang terjadi di kawasan permukiman atas air Sabah dalam beberapa tahun terakhir. Selain luasnya area terdampak, tingginya jumlah korban membuat pemerintah federal Malaysia turun langsung menangani proses bantuan darurat dan pemulihan sosial.

 

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat meninjau lokasi kebakaran beberapa hari setelah kejadian. Pemerintah Malaysia menjanjikan bantuan kemanusiaan dan dukungan penanganan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat insiden tersebut.

 

Selain warga lokal, kawasan Sandakan juga diketahui dihuni komunitas pekerja migran dan keluarga lintas negara. Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya memastikan sedikitnya 13 warga negara Indonesia terdampak kebakaran dalam kondisi selamat. KJRI Kota Kinabalu turut melakukan pendataan dan koordinasi dengan otoritas Sabah terkait penanganan WNI di lokasi pengungsian.

 

“Para WNI dilaporkan dalam kondisi selamat dan saat ini berada di pusat penampungan sementara bersama korban lainnya,” demikian keterangan Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI dalam laporan resmi pascakejadian.

 

Peristiwa ini kembali menyoroti tingginya risiko kebakaran di kawasan kampung air Sabah. Permukiman seperti Kampung Bahagia umumnya memiliki tingkat kepadatan tinggi dengan jalur evakuasi terbatas. Material bangunan berbahan kayu juga membuat api mudah merembet ketika terjadi kebakaran.

 

Sejumlah laporan media Malaysia menyebut pemerintah negara bagian Sabah mulai mengevaluasi sistem keselamatan di kawasan permukiman pesisir, termasuk akses pemadam kebakaran dan penataan ulang wilayah padat penduduk. Langkah tersebut dinilai penting karena kebakaran di kampung air beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan pola kerusakan serupa.

 

Selain persoalan hunian, tantangan lain yang kini dihadapi korban adalah pemulihan aktivitas ekonomi dan pendidikan anak-anak pengungsi. Banyak warga kehilangan tempat usaha kecil maupun perlengkapan rumah tangga akibat kebakaran tersebut.

 

Bagi Indonesia, khususnya daerah kantong pekerja migran seperti Jawa Timur, peristiwa ini juga menjadi perhatian karena Sabah merupakan salah satu wilayah tujuan utama pekerja Indonesia di Malaysia. Situasi darurat seperti kebakaran dan bencana permukiman dinilai memerlukan penguatan koordinasi perlindungan warga negara di luar negeri.

 

Hingga 10 Mei 2026, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan otoritas Malaysia. Dugaan awal mengarah pada sumber api dari salah satu rumah warga sebelum akhirnya menjalar cepat ke bangunan lain. Pemerintah Sabah menyatakan investigasi teknis masih dilakukan untuk memastikan penyebab utama sekaligus memperkuat mitigasi kebakaran di kawasan serupa.

 

Saat ini, fokus penanganan mulai bergeser dari fase tanggap darurat menuju pemulihan jangka menengah. Pemerintah Malaysia bersama otoritas lokal dan lembaga bantuan kemanusiaan masih terus mendata kebutuhan korban, termasuk kemungkinan relokasi dan pembangunan kembali kawasan terdampak.