JATIMNET.COM, Jakarta – Di tengah sorotan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), rapat perdana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang bersama Komisi IX DPR RI justru berlangsung tanpa akses bagi masyarakat.

 

Pembahasan anggaran yang menyangkut salah satu program prioritas pemerintah itu digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen Senayan.

 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026 ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BGN untuk tahun 2027.

 

Pertemuan tersebut menjadi agenda resmi pertama Nanik sejak ditunjuk Presiden Prabowo Subianto memimpin lembaga yang mengelola program MBG.

 

Keputusan menutup rapat diambil setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pendapat anggota dewan mengenai mekanisme rapat.

 

Mayoritas peserta menyatakan pembahasan dilakukan secara tertutup karena berkaitan dengan anggaran negara. “Karena ini pembahasan rapat anggaran, apakah rapat ini terbuka atau tertutup?” kata Nihayatul Wafiroh saat membuka rapat di Kompleks Parlemen Senayan.

 

Setelah mendapat persetujuan peserta rapat, pimpinan sidang menetapkan seluruh pembahasan tidak dapat diakses publik. Keputusan tersebut mengikuti pola pembahasan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga yang sebelumnya juga dilakukan secara tertutup.

 

Rapat tersebut menjadi penting karena berlangsung di tengah proses konsolidasi besar di tubuh BGN setelah pergantian pimpinan pada awal Juni 2026.

 

Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya dicopot dari jabatan Kepala BGN. Bersamaan dengan perubahan itu, pemerintah juga menunjuk sejumlah pimpinan baru untuk memperkuat lembaga pelaksana program MBG.

 

Agenda utama yang dibahas dalam rapat berkaitan dengan kebutuhan anggaran tahun 2027 serta arah kebijakan program MBG ke depan.

 

Program tersebut selama ini menjadi salah satu proyek sosial terbesar pemerintah dengan nilai anggaran mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

 

“Pada hari ini kami unsur pimpinan telah memulai konsolidasi internal BGN. Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” ujar Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, 4 Juni 2026.

 

Menurut Nanik, efisiensi menjadi fokus utama tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat. BGN juga sedang mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan MBG agar anggaran yang tersedia dapat digunakan lebih efektif.

 

Di DPR, alasan penutupan rapat tidak hanya terkait prosedur pembahasan anggaran. Sejumlah anggota Komisi IX menilai diskusi mengenai alokasi dana MBG tahun 2027 perlu dilakukan secara tertutup agar tidak memunculkan kesalahpahaman di masyarakat sebelum keputusan final ditetapkan pemerintah dan DPR.

 

“Pembahasan anggaran di Komisi IX memang lazim dilakukan secara tertutup,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris usai rapat di Jakarta, Senin kemarin.

 

Ia menambahkan langkah tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya interpretasi yang keliru terhadap angka-angka yang masih dalam tahap pembahasan.

 

Meski demikian, keputusan menutup rapat tetap menarik perhatian karena program MBG menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

 

Transparansi pengelolaan dana menjadi salah satu isu yang terus mengemuka sejak program itu diluncurkan.Bagi masyarakat, pembahasan anggaran BGN memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan program penyediaan makanan bergizi bagi pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya.

 

Besaran anggaran yang disetujui akan menentukan cakupan penerima manfaat, kualitas layanan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung program.

 

Dalam sejumlah pernyataan sebelumnya, Nanik juga mengisyaratkan perubahan pendekatan pelaksanaan MBG.  Fokus tidak lagi semata mengejar jumlah penerima, tetapi meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas penggunaan anggaran. Pendekatan tersebut dinilai penting setelah berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahap awal.

 

Rapat tertutup antara Komisi IX DPR dan BGN menandai dimulainya proses panjang penyusunan anggaran MBG tahun 2027. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan gizi nasional pada tahun mendatang.

 

Di balik keputusan menutup pintu rapat, publik tetap menaruh harapan agar penggunaan anggaran yang sangat besar itu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

 

Sebab pada akhirnya, keberhasilan program gizi nasional tidak hanya diukur dari besarnya dana yang digelontorkan, tetapi dari kualitas manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.