JATIMNET.COM, Surabaya - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftahul Akhyar menegaskan bahwa KH Yahya Cholil Staquf atau yang biasa disebut Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Surabaya, Sabtu, 29 November 2025. Hal itu disampaikan setelah rangkaian pertemuan dan sosialisasi hasil keputusan rapat harian Syuriah PBNU yang telah dilaksanakan pada 20 November 2025.

Dalam pernyataannya, KH Miftahul Akhyar menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses organisasi yang sah serta mendapatkan dukungan dari mayoritas pengurus wilayah.

Sebanyak 36 PWNU yang hadir dalam forum resmi menyatakan memahami dan mendukung penuh langkah Rais Aam untuk menindaklanjuti keputusan rapat harian Syuriah.

“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Kiai Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut maupun kewenangan sebagai ketua umum PBNU,” tegasnya..

Dengan pemberhentian tersebut, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam. Masa kepemimpinan itu hingga digelarnya rapat pleno atau muktamar dalam waktu dekat sebagai mekanisme organisasi untuk memastikan roda kepengurusan berjalan normal.

BACA: Dihadiri Gus Yahya, PWNU se-Indonesia Tolak Pengunduran Diri Ketum PBNU

KH Miftahul menegaskan bahwa keputusan yang diambil tidak didasari oleh motif pribadi maupun tekanan eksternal. Ia menekankan bahwa seluruh pertimbangan tercantum dalam risalah rapat dan sesuai dengan fakta lapangan.

Menanggapi dinamika publik dan beragam opini yang berkembang di ruang media arus utama maupun media sosial, PBNU membentuk tim pencari fakta untuk melakukan investigasi komprehensif terkait berbagai isu yang muncul.

Wakil Rais Aam PBNU, KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah tim investigasi tersebut.

“Kami memberikan perhatian khusus terhadap dinamika yang berkembang. Untuk memastikan kesahihan informasi, kami menugaskan tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan secara utuh dan mendalam,” ujar Rais Aam.

Selama proses investigasi berlangsung, implementasi Digdaya Persuratan tingkat BPNU akan ditangguhkan sementara. Adapun sistem persuratan di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan seperti biasa dengan ruang kebijakan bila diperlukan.

Dalam pernyataannya, KH Miftahul juga mengajak seluruh warga NU untuk mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak, serta memohon pertolongan Allah.

“Menjadi sangat penting bagi semua pihak untuk mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap dan bertindak,” tuturnya.

Ia juga mengimbau agar warga NU di seluruh tingkatan melakukan munajat dan memohon petunjuk demi kemaslahatan jam’iyah Nahdlatul Ulama.

“NU tetap NU, NU tetap Aswaja, NU tetap membawa nilai-nilai akhlak karimah,” ia menegaskan.