JATIMNET.COM, Surabaya - Pendekatan kolaboratif dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, perusahaan ingin memastikan pengelolaan HGU besar tersebut tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas lingkungan. Pendekatan kolaboratif ini juga menjadi strategi utama dalam mengawal tata kelola perkebunan agar tetap produktif dan berkelanjutan.

PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 5 memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pengelolaan lahan negara berjalan sesuai regulasi. Perusahaan menilai skala Hak Guna Usaha (HGU) yang mencapai kurang lebih 100 ribu hektare menuntut sistem pengawasan dan tata kelola yang disiplin.

Region Head PTPN I Regional 5, Subagiyo, menegaskan perusahaan memikul mandat negara dalam mengelola berbagai komoditas perkebunan, termasuk kopi arabika di kawasan Ijen, Bondowoso.

“Sebagai pemegang mandat negara melalui Hak Guna Usaha (HGU) ±100 ribu ha yang terdiri dari berbagai komoditas diantaranya komoditas kopi arabika yang berada di kawasan Ijen, Bondowoso. Kami memiliki tanggung jawab menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memastikan produktivitas perkebunan tetap berjalan,” ujar Subagiyo, di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Tata Lingkungan Menunjang Keberlanjutan Perusahaan dan Masyarakat Sekitar' yang digelar di Kantor Regional PTPN I Regional 5, Surabaya, Sabtu, 14 Februari 2026. 

Ia menegaskan, pengelolaan HGU dalam skala besar tidak hanya menuntut pencapaian target produksi, tetapi juga kepatuhan terhadap dokumen lingkungan dan prinsip konservasi. Perusahaan terus membangun koordinasi aktif dengan regulator lingkungan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum agar setiap aktivitas perkebunan tetap berada dalam koridor hukum.

PTPN I Regional 5 juga memandang forum diskusi lintas institusi sebagai instrumen strategis untuk menyamakan persepsi mengenai tata kelola lingkungan. Dengan pola komunikasi terbuka, perusahaan ingin mencegah potensi risiko ekologis sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Selain memperkuat aspek regulasi, manajemen menegaskan bahwa pengelolaan aset negara harus mampu memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Produktivitas perkebunan diharapkan berjalan seimbang dengan perlindungan kawasan, khususnya di wilayah dataran tinggi yang memiliki sensitivitas lingkungan tinggi.

Melalui kolaborasi yang konsisten, PTPN I Regional 5 menargetkan terciptanya tata kelola perkebunan yang akuntabel, berdaya saing, dan tetap ramah lingkungan. PTPN I Regional 5 berupaya memastikan pengelolaan HGU besar tersebut tidak hanya menopang ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas ekosistem di wilayah operasionalnya.