JATIMNET.COM, Gresik – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Gresik belum berjalan merata. Dari 389 SD Negeri yang membuka pendaftaran, hanya 53 sekolah yang berhasil memenuhi kuota penerimaan siswa baru.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik, total daya tampung yang disediakan mencapai 14.599 kursi. Namun, hingga penutupan PPDB, jumlah peserta didik yang diterima baru mencapai 10.051 siswa. Dengan demikian, masih terdapat 4.548 kursi yang belum terisi.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dispendik Kabupaten Gresik, Sunikan, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Selain letak geografis, jumlah lulusan taman kanak-kanak (TK) di beberapa wilayah juga relatif sedikit.

"Selain aspek geografis, rata-rata disebabkan karena jumlah lulusan TK yang memang sedikit di wilayah tersebut," ujarnya, Kamis, 17 Juli 2026.

Menurut Sunikan, persaingan dengan sekolah swasta juga menjadi salah satu penyebab belum meratanya jumlah peserta didik baru di SD Negeri.

"Ada yang lebih memilih sekolah swasta karena dianggap memiliki kualitas tertentu," jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi seluruh kepala sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan agar mampu menarik minat masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, Dispendik Gresik secara rutin melakukan evaluasi melalui Rapor Pendidikan, Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan Survei Lingkungan Belajar. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan program pembinaan dan pendampingan bagi sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Dr. S. Hariyanto, mengatakan pihaknya akan terus memperbaiki kualitas layanan pendidikan agar pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh SD Negeri semakin baik.

Di balik belum meratanya hasil PPDB tersebut, Dispendik juga mencatat sebanyak 80 SD Negeri hanya menerima kurang dari 10 siswa baru. Kondisi itu paling banyak terjadi di wilayah pedesaan dan sejumlah sekolah di Pulau Bawean sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.