JATIMNET.COM Jakarta – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menjaga diri dari politik praktis pasca-Sidang Tanwir di Bengkulu.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya mengatakan pihaknya memilih mengambil jarak dari pergulatan politik kekuasaan.

“Jika organisasi dakwah berhimpitan dengan partai politik dan kekuatan politik yang terjadi adalah politisasi ormas dan agama,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu 17 Februari 2019.

Kendati begitu, menurut Haedar, jarak dengan partai tetap dijaga agar tidak abu-abu bahwa ormas Muhammadiyah masuk politik praktis. Politik, lanjut dia, adalah baik selama mengikutsertakan nilai-nilai moral dan etika.

BACA JUGA: Muhammadiyah: Banyuwangi Dulu Dikenal Santetnya, Kini Destinasi Wisatanya

Politisi yang baik tentunya belajar bahwa politik bukan tentang upaya meraih kekuasaan semata, tetapi juga soal kebajikan untuk orang banyak dan bertata krama.

Haedar mengatakan politik adalah urusan muamalah atau hubungan sesama manusia. Bahkan Muhammadiyah berpandangan poilitik sebagai muamalah yang baik sebagaimana urusan ibadah, akidah dan akhlak.

“Memperjuangkan kekuasaan, menduduki pemerintahan dan setelah itu bagaimana negara diurus. Ini nilai luhur,” katanya.

BACA JUGA: Amien Rais Sebut Muhammadiyah Sontoloyo

Pria kelahiran Bandung, 25 Februari 1958 itu menambahkan politik tidak boleh dibiarkan lepas kendali, karena berpotensi menumbuhsuburkan paham ‘Machiavellisme’ yaitu menghalalkan segala cara.

“Maka Muhammadiyah perlu menghadirkan nilai-nilai agama yang mencerahkan yang berkaitan dengan politik,” kata Haedar.

Haedar mengatakan dakwah memang tidak bisa dilepaskan dari politik. Bagi Islam, politik itu bagian dari dakwah. Dia mengatakan ada dakwah dan politik kebangsaan yang bersifat umum, misalnya suara moral dan pelurusan kiblat bangsa.

“Kami ingin mengajak semakin banyak orang yang teguh dengan posisinya di lahan dakwah dan Muhammadiyah harus memberi contoh,” pungkas pria yang pernah menjabat Sekum PP Muhammadiyah itu. (ant).